Mapolres Tolitoli. [Ist]

Polres Tolitoli Periksa Kadistan Terkait Dugaan Suap

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Penyidik Polres Tolitoli melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) dan Hortikultura, Kabupaten Tolitoli, Rustan Rewa Kamis (20/12/2018). Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait pemberian dana yang diduga sebagai bentuk suap, kepada oknum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI).

Hasil pantauan media ini Kadis Pertanian dan Hortikultura Tolitoli Rustan Rewa, mendatangi Mapolres Tolitoli sekira Pukul 09.00 Wita. Setibanya di Mapolres, Rustan Rewa langsung menuju ruang Pidana Umum (Pidum), untuk menjalani pemeriksaan.

Menurut salah satu penyidik Polres Tolitoli yang namanya minta dirahasiakan menyebutkan, pemeriksaan Rustan Rewa
terkait pemberian dana sebesar Rp5 juta kepada oknum LPPNRI.

“Iya, Kadis Pertanian Rustan Rewa, lagi dimintai keterangan oleh penyidik terkait penyilidikan kasus pemeberian dana kepada oknum LPPNRI,” kata sumber.
BACA JUGA: Tak Bisa Dihentikan

Hingga berita ini dilansir, belum ada keterangan resmi baik dari penyidik di Polres Tolitoli, maupun dari Rustan Rewa sebagai terperiksa. Bahkan Rustan Rewa terkesan menghindari wartawan saat akan dimintai tanggapan.

Menanggapi pemeriksaan tersebut, praktisi hukum Eky Rasid, SH, mengatakan pemberian suap alias gratifikasi yang nilai minimalnya paling sedikit Rp5 juta (lima juta rupiah), sudah masuk ranah tindak pidana korupsi. Apalagi jika penyuapan tersebut menyangkut jabatannya.

“Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi nomor: 20 tahun 2001 perubahan dari nomor: 31 tahun 1999, suap Rp5 juta ketas termasuk korupsi,” jelas Eki Rasyid.

Namun semuanya tergantung hasil penyelidikan oleh penyidik, apakah dalam kasus itu terjadi pemerasan atau berbau penyuapan yang berkaitan dengan jabatan seorang Kadis tersebut.

“Bisa jadi pemberian suap itu karena ada tekanan, tetapi ini semua urusan penyidik untuk menindak lanjuti,” tuturnya

Berbeda persoalannya delik aduan, delik yang hanya bisa dituntut bila ada aduan. Gratifikasi atau penyuapan menurutnya sebuah tindak pidana melawan hukum, tanpa ada aduan kasus tersebut sudah bisa dilakukan proses hukum dan polisi tidak bisa menghentikannya.

“Apalagi kalau soal tangkap tangan, sebetulnya siapa saja bisa melaporkan persoalan ini ke penegak hukum asal ada bukti yang cukup,” tandas praktisi hukum itu. [***]

Penulis; Athifa M
Editor; Agus Manggona

(Visited 430 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*