Proyek Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak Rakyat milik BWSS III, di Kebupaten Parigi Moutong, diduga menggunakan air asin. [Ist]

Proyek BWSS III Senilai Rp25 Miliar Menggunakan “Air Asin”

Bagikan Tulisan ini :

Parimo, Jurnalsulawesi.com – Mega Proyek Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak Rakyat yang ditangani Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, Sulawesi Tengah di Desa Lambunu Timur Kecamatan Bolano Lambunu Kebupaten Parigi Moutong, memprihatinkan. Pasalnya, proses pekerjaan konstruksi ditengarai menggunakan air asin (garam-red).

Sementara dalam aturannya ini sangat tidak dibenarkan dan melanggar undang-undang jasa konstruksi, karena diketahui bahwa air asin tidak akan pernah menyatu dengan semen. Dipastikan kondisi proyek ini tidak akan bertahan lama, karena kualitas pekerjaan tidak menjamin termasuk masa ketahanannya.

Mega proyek yang dikerjakan PT Balusu Prima, perusahaan asal Kendari, Sulawesi Tenggara dengan nilai penawaran sekira Rp18.819.133.000,- atau membuang 25 persen dari Pagu anggaran Tahun 2017 sekira Rp25.104.485.000,-

Direktur Penguatan Institusi Jaringan Rakyat (Pijar) Sulteng Rully Hadju menuturkan, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan berbagai macam ketimpangan dalam proses pengerjaan proyek peningkatan jaringan air baku rakyat ini.

Menurut pengakuan Kepala Desa (Kades), Lambunu Timur, PT Balusu Prima dalam pengerjaan proyek tersebut menggunakan air asin saat mencapur material konstruksi.

“Bila air asin digunakan maka ini tidak akan menjamin kualitas pekerjaan,” kata Rully.

Ia menilai semua ini akibat lemahnya pengawasan dari pihak BWSS III. Jika pihak konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) tanggap dan rajin turun ke lapangan, maka hal ini tidak akan mungkin bisa terjadi.

“Bagaimana mungkin bisa bertahan lama jika campuran semen dan pasir menggunakan air asin. Ironisnya terkesan ada upaya pembiaran dari penggungjawab proyek,” tuturnya.

Lain halnya dengan Anwar Hakim, SH salah seorang praktisi hukum di Sulteng.
Ia justru berpandangan bahwa ada kemungkinan telah terjadi pemufakatan jahat yang muaranya bertentangan dengan pasal 15, Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sumber air yang diduga digunakan untuk mencampur material konstruksi. [Ist]

Bisa jadi kontraktor pun bagian dari komponen ULP BWSS III. “Jika sinyalemen ini benar, maka potensi adanya kolusi dan nepotisme antara pihak Balai dan rekanan sangat kental. Apalagi jika melihat dan mencermati penawaran yang dimasukkan PT Balusu Prima,” cetus Anwar Hakim.

Menurut Anwar, fenomena seperti ini sungguh diluar konteks kewajaran dengan membuang 25 persen dari Pagu anggaran. “Penawaran ini benar-benar diluar batas kewajaran,” kata Anwar dengan nada prihatin.

Olehnya tambah Anwar untuk membuktikan kebenarannya, ia meminta sebaiknya aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam, namun mengambil langkah-langkah hukum untuk segera mengusut dugaan Tipikor terhadap mega proyek ini. Karena bagaimana pun selain menyangkut keuangan negara yang nilainya cukup fantastis, prasarana ini dibangun untuk kemaslahatan masyarakat.

Ia juga berharap pihak rekanan tidak hanya mengejar keuntungan semata, namub tetap mengedepankan kualiatas pekerjaan dilapangan.

Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi III, Binga, ST. MSi yang dikonfirmasi tidak berada di tempat. Bahkan saat dihubungi via ponsel beberapa kali juga tidak pernah aktif. [***]

Rep; Agus Manggona

(Visited 137 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*