Aktifitas PT Sentra Pitu Lempa di kawasan hutan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. [Ist]

PT SPL Diduga Melanggar HPH di Tolitoli

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – PT Sentra Pitu Lempa (SPL) diduga telah melanggar izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dalam kegiatan pembabatan hutan seluas 873 Hektar (Ha), di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Dalam aktifitasnya, perusahaan pengolahan kayu tersebut telah melakukan penebangan hutan hingga di luar areal izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang dimilikinya. Bahkan saat beroperasi PT SPL hanya memanfaatkan jalan eks PT Kalhol yang izinnya sudah tidak berlaku.

Ketua LSM Bumi Bakti Kabupaten Tolitoli, Ahmad Pombang menjelaskan, HPH sesuai izin yang diberikan kepada PT Sentra Pitu Lempa yang mulai beroperasi sejak tahun 2016 itu luasnya sekira 40.450 Ha. Namun sesuai RKT yang diajukan, PT SPL hanya boleh mengelola kurang lebih 800 Ha per tahun.

Hasil investigasi LSM Bumi Bakti menemukan PT SPL telah melakukan hingga melebihi RKT, dengan modus  melakukan pengangkutan kayu melalui areal PT Kalhol.

“Dalam investigasi yang kami lakukan selama dua hari, PT Sentral Pitu Lempa selain melakukan penebangan di areal izin juga melakukan penebangan di luar areal izin. Modusnya, hasil tebangan kayu log dicampur dan diberi segel untuk melegalkan,” kata Ahmad Pombang.

Perusahaan kayu tersebut pernah angkat kaki dari Tolitoli Tahun 2009. Tetapi kembali beroperasi sejak 2016 dan tidak melakukan pembukaan jalan baru. Sementara dalam ketentuan, pembukaan jalan wajib dan harus mendapat izin dari Kementerian terkait.

“Yang bikin heran lagi, pada tahun ini belum keluar RKT tahun 2017, perusahaan itu tetap beroperasi. Ini ada apa, informasi yang kami peroleh Kantor Pengelolaan Hutan Tolitoli, Carnoto enggan melakukan penindakan karena manager perusahaan tersebut kakak letting dibangku pendidikan,” tukasnya.

Akibat tidak dilakukan evaluasi dari KPH Gunung Dako Wilayah Provinsi Sulteng, akhirnya pihak perusahaan kayu itu melakukan penebangan kayu tidak sesuai hasil crusing yang sudah ditandai berdasarkan HPH.

“Contohnya jika jenis Nantu yang diijinkan hanya 100 batang dia menebang kayu yang lain. Artinya, PT Sentral Pitu Lempa telah melakukan penebangan tanpa terkontrol,” tekannya.

Ahmad Pombang mengatakan, pihaknya sudah pernah melaporkan pada Polres Tolitoli, terkait adanya tindakan serampangan yang dilakukan PT Sentral Pitu Lempa di Tolitoli dalam pemanfaatan izin yang tidak sesuai RKT dan melanggar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tersebut.

“Soal pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu kami sudah laporkan secara resmi ke Polres sejak tanggal 25 April 2017.  Tetapi sayangnya sampai sekarang belum ada tindakan,” terangnya.

Ahmad Pombang mengatakan, dugaan pelanggaran yang menyebabkan gundulnya hutan di Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli itu juga sudah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng.

“Belum lama ini, kami sempat bertemu dengan pihak Dishut Provinsi Sulteng di lokasi, mereka sempat menginap di kamp milik perusahaan itu. Yang datang salah satunya pak Edi Sitorus,” katanya.

Kepala KPH Gunung Dako Kabupaten Tolitoli, Carnoto yang dikonfirmasi perihal dugaan pelanggaran hutan yang dilakukan PT SPL mengaku belum bertindak karena belum melakukan evaluasi lapangan.

“Saya belum tau masalahnya, yang pasti setahu saya perusahaan tersebut telah beroperasi sejak tahun lalu,” katanya. [***]

Kontributor;  Alan
Red; Sutrisno

Komentar Anda..!

Komentar

loading...

Tinggalkan Komentar Anda...