Chapture situs privateislandsonline.com. [JS]

Pulau di Touna Masih Dijajakan, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Jaga Kedaulatan

Bagikan Tulisan ini :

Jurnalsulawesi.com – Pulau Tojo Una-Una (Touna), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), sampai saat ini masih dipasarkan melalui perusahaan Kanada Private Islands Inc.

Dalam foto yang ada di situs perusahaan itu yakni Pulau Tanjung Kramat di Kepulauan Togean, yang berada di Wilayah Kabupaten Tojo Una-una.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan Jurnalsulawesi.com, Selasa (13/3/2018) pagi, iklan penjualan pulau itu memang masih terpampang di situs privateislandsonline.com.

Padahal, Januari lalu pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Maritim RI Luhut Binsar Panjaitan berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut hingga membentuk tim penyelidikan.

“Tetapi faktanya sampai hari ini, penjualan pulau Indonesia masih terpasang di situs penjualan online dan parahnya lagi pemerintah belum menunjukkan upaya yang serius,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, Andi Fajar Asti, yang dikutip RMOL.co, Selasa (13/3/2018).

Padahal situs online dengan bendera negara yang jelas, sangat memungkinkan untuk ditelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut dan segera melakukan pemanggilan.

“Saya melihat ada ketidakseriusan pemerintah melakukan tindakan. Padahal kita punya tim cyber,” ungkap Andi.

Menurutnya, melalui tim sangat mudah jika pemerintah berkomitmen melakukan penindakan. Pemerintah juga bisa melibatkan Kementerian Pertahanan dan Polri dan kepolisian internasional karena ini sudah menyangkut kedaulatan NKRI dan kejahatan lintas negara.

“Ketidakseriusan pemerintah melakukan langkah-langkah strategis adalah sama halnya kita menyerah terhadap mereka yang ingin melakukan penguasaan lahan di Indonesia. Juga membuktikan bahwa Indonesia itu negera lemah, pemalas dan penakut,” ujar Andi, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.

Chapture website privateislandsonline.com yang masih memasang iklan penjualan Pulau di Kabupaten Tojo Unauna, Provinsi Sulawesi Tengah. [JS]

Perlu diketahui bahwa penjualan pulau bertentangan dengan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa.

“Jika ada menteri sudah tidak sanggup bekerja serius, sebaiknya mengundurkan diri dan memberikan ruang kepada mereka yang punya keinginan sungguh-sungguh menjaga NKRI, mampu mengelola kekayaan alam kita dan berpihak untuk kesejahteraan bangsa sendiri,” demikian Andi.

Seperti diketahui, penjualan pulau oleh perusahaan Kanada tersebut sempat ramai diberitakan pada Januari 2018 lalu. Pulau di Tojo Unauna itu dijual bersama lima pulau lainnya yang ada di Indonesia. Namun lima pulau lainnya itu disebutkan hanya disewakan yakni Pulau Nikoi (Riau), Pulau Macan (Jakarta), Pulau Joyo (Riau), Pulau Pangkil (Riau), dan Pulau Des Indes (Jakarta).

Ketika dilakukan pencarian, yang muncul hanya penjualan Pulau Tojo Una-una, yang di situs itu ditulis Tojo Una Una. [***]

Sumber; RMOL.co
Editor; Sutrisno

(Visited 114 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*