Sekdapov, Mohammad Hidayat Lamakarate memberikan sambutan pada acara Rakor RTRW di Palu, Rabu (6/6/2018). [Bob Shinoda]

Revisi Perda RTRW Harus Mengacu UU

Palu, Jurnalsulawesi.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mohamad Hidayat Lamakarate, mengatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah untuk jangka waktu dua puluh tahun. Dalam proses penyusunannya, baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota mesti dilaksanakan secara berjenjang.

Kemudian pada perencanaan pembagunan, terdapat saling terkait antara RTRW sebagai acuan pembangunan berbasis keruangan (spasial) dengan perencanaan pembangunan non spasial yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan visi misi kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Hidayat di depan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Syaifullah Djafar, serta Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Yanmart Nainggolan, pada acara rapat koordinasi (Rakor) percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW Sulteng di Palu, Rabu (6/6/2018).

Hidayat mengemukakan, hubungan spasial dan non spasial yang diamanatkan pada penyusunan RTRW, RPJPD, dan RPJMD saling mengisi.

“Dan tidak boleh saling bertentangan. Keduanya jadi masterplan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah,” katanya.

Latar belakang itu menjadi alasannya agar RTRW harus dimulai dari data serta informasi yang komprehensif dari seluruh stakeholder, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun unit pelayanan teknis pusat. Hal ini guna menghasilkan RTRW yang berkualitas dan kokoh, sehingga bisa jadi panglima dalam pelaksanaan pembangunan melalui ketentuan memperhatikan perundangan yang berlaku, seperti Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Peraturab Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali RTRW.

“Yang terbaru perlu diperhatikan adalah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan RTRW wilayah provinsi dan kabupaten dan kota,” jelas Hidayat.[***]

Penulis; Bob Shinoda

(Visited 28 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*