Muhamad Natsir Said

Revitalisasi Demokrasi Pemilu 2019

Bagikan Tulisan ini :

Oleh; Muhamad Natsir Said
Tahun ini katanya tahun politik. Tahun 2018 ini sejumlah 17 Provinsi serentak menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur. Pilkada serentak juga dilaksanakan pada hari yang sama di 39 kota dan 115 Kabupaten. Lalu setahun setelahnya, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Dipastikan, konstelasi politik nasional akan meningkat tajam dengan berbagai issue yang diperkirakan akan dimulai dari sejak kontestasi Pilkada tersebut yang rencananya akan dihelat pada tanggal 27 Juni 2018.

Hampir dapat dipastikan, momentum Pilkada 2018 akan sedikit lebih seksi daripada Pilkada beberapa Provinsi, Kota dan Kabupaten lain yang akan digelar tahun 2021. Hal itu dikarenakan Pilkada 2018 dapat dijadikan barometer ekspektasi masyarakat terhadap partai-partai politik yang akan bertarung di Pileg 2019. Dalam kalkulasi politik memang ada benarnya. Bahwa hasil Pilkada 2018 merupakan faktor penting dalam mengukur sejauhmana kesiapan partai politik menghadapi Pileg, walaupun hasil Pileg tidak dapat dijadikan barometer politik untuk Pilpres karena diadakan secara bersamaan. Artinya, hasil Pilkada sekaligus menjadi cermin sejauhmana partai-partai politik itu bekerja untuk kesiapan Pileg sekaligus Pilpres. Benar-benar mata rantai kerja-kerja politik yang akan cukup melelahkan dalam dua tahun berturut-turut.

Namun tulisan ini tidak hendak menggelitik mata rantai momentum politik itu. Penulis lebih cenderung melihat apakah momentum politik yang akan menemui puncaknya di tahun 2019 kali ini akan benar-benar dapat menghasilkan para pemegang amanah? Harus diakui, pasca digelindingkanya reformasi 1998, kondisi bangsa ini dengan mengusung mekanisme demokrasi sebagai basis dasar penyelenggaraan negara masih menemui banyak kelemahan. Budaya korupsi rasanya belum juga sampai pada titik klimaksnya untuk selanjutnya turun. Beberapa Kepala Daerah yang notabene sebagai bagian dari hasil mekanisme demokrasi tokh harus berhadapan dengan proses hukum. Lagi-lagi kasusnya didominasi faktor keserakahan untuk menguasai kekayaan dengan cara culas.

Lalu bagaimana menggunakan momentum politik 2018 hingga 2019 untuk merubah wajah bangsa ini? Menurut hemat penulis, mata rantai beberapa kelemahan demokrasi ini harus segera mulai diputus dengan berkomitmennya partai-partai politik. Sebab pada level tertentu, kelemahan tersebut dimulai dari proses perekrutan calon kepala daerah atau calon anggota legislatif yang akan diusung. Saat ini, proses perekrutan calon kepala daerah lebih menjadikan hasil survey terkait elektabilitas seseorang di wilayah bersangkutan sebagai barometer utama. Dengan tingkat pendidikan Indonesia yang berada bersama sepuluh negara berpendidikan terendah di dunia (Global School Ranking, 2015), maka respon masyarakat terhadap seseorang juga tidak serta-merta dapat disimpulkan berbasis pada kapasitas dan integritas. Dibutuhkan keberanian bertaruh dari seluruh partai politik untuk berani melawan arus massa dengan bersama-sama menyeleksi secara ketat para calon sebelum disodorkan di hadapan publik. Resikonya memang lumayan besar, sebab ketika hal itu hanya dilakukan oleh satu atau beberapa partai, kemungkinan untuk kalah menganga di depan mata. Artinya, memang harus ada kesadaran kolektif dari seluruh partai untuk sama-sama memulai walaupun tetap ada was-was ditelikung partai lain yang lari dari komitmen.

Untuk momentum Pileg pun demikian. Kedepan, partai-partai sudah harus mengatur ketentuan para calon anggota legislatif minimal berpendidikan Strata satu (S1). Selain itu, proses tracking atas sejarah calon juga mesti diperketat. Tentu kewenangan itu ada di tangan partai politik, atau lebih ekstrim lagi dibuatkan regulasi yang mewajibkan seluruh bakal calon anggota legislatif memenuhi beberapa persyaratan yang ketat. Jangan lagi calon legislatif yang hendak diikutkan dalam Pileg memiliki sejarah kejahatan sosial. Contoh misalnya kader partai yang sudah berpendidikan hanya setingkat SMA ditambah lagi karena aktifitas ‘premannya’ sehingga dikenal banyak orang lalu diusung untuk mengejar suara partai. Atau paling tidak jauh-jauh hari sebelum momentum Pileg, para kader partai yang akan bertarung harus mengikuti serangkaian proses seleksi ketat. Sejarah penggunaan narkoba yang kini dapat terdeteksi pemakaian setahun melalui rambut menjadi penting untuk dilakukan. Sebab, bagaimana mungkin mereka akan memenuhi amanah konstitusi sebagai wakiil rakyat sementara dirinya sendiri masih memiliki ketergantungan pada barang-barang terlarang?

Semuanya dikembalikan pada itikad baik partai-partai politik. Sebab berharap regulasi yang ketat ditelorkan DPR RI pun kembali lagi pada keputusan kader-kader partai yang duduk di senayan. Memang harus dimulai, sebab jika tidak hampir dapat dipastikan demokrasi menuju titik ideal akan berjalan sangat lamban.

(Penulis adalah pengamat sosial dan mantan jurnalis)

(Visited 51 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*