[Ilustrasi]

RKUHP Ancam Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Berekspresi

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas Komisi III DPR RI bersama Pemerintah, berpotensi mengkriminalisasi kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers (KKBKP) dalam rilisnya Selasa (13/2/2018) menyebutkan, proses pembahasan harus tetap dikawal. Khususnya, mengenai norma pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers ini terdiri dari LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, SAFENET, Remotivi, MAPPI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Beberapa pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengkriminalkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers tersebut yakni, Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah. Penghinaan terhadap Pemerintah, Pencemaran nama baik, Fitnah, Penghinaan ringan, Pengaduan fitnah, Pencemaran orang yang sudah meninggal, Penghinaan terhadap Simbol Negara, Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, Penghinaan terhadap agama, Penyebaran dan Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, Pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu, Penghasutan untuk melawan penguasa umum, Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama, Tindak Pidana Pembocoran rahasia, Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, Gangguan dan Penyesatan proses pengadilan.

Poin-poin itu masih dipertahankan dalam rumusan RKUHP tersebut. Padahal, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang mencabut pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP, yang rumusannya sama dengan Pasal penghinaan presiden dan wakil preisden dalam RKUHP.

“Frasa “penghinaan” dalam setiap rumusan pasal menimbulkan kerancuan dan multi tafsir, sehingga rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang melontarkan aspirasi dan kritiknya,” sebut KKBKP.

Kerja-kerja jurnalistik juga terancam dibungkam, karena pasal-pasal itu mengatur pemidanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Hal ini sangat rentan karena bisa menyasar, bahkan mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik yang berusaha menyiarkan proses persidangan.

Apabila RKUHP ini disahkan, akan berakibat terkekangnya kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terkait hal tersebut, Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers mengeluarkan pernyataan sikap:
1. Mendesak Pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam Konstitusi, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP;
2. Meminta pemerintah dan DPR mencabut rumusan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers;
3. Meminta pemerintah dan DPR mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers, dlaam membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP.

Melumpuhkan UU Pers
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut menilai RUU KUHP tersebut bukan hanya berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Tetapi akan melumpuhkan Undang-undang Pers yang lebih dulu ada.

“RUU KUHP ini membuat Undang-undang Pers menjadi lumpuh,” ujarnya yang dikutip Viva.co.id.

Wenseslaus juga mengatakan, mengatakan, poin-poin di RUU KUHP ini tak hanya tumpang tindih, bahkan mencampur adukkan antara konten yang diproduksi media resmi dan informasi yang diperoleh publik dari media sosial.

“Kalau media formal ada Undang-undang Pers yang mengatur. Problemnya bahwa hoaks itu ada di media sosial, regulasi yang menjangkau ini kan hanya UU ITE,” imbuhnya.

Atas dasar itu, jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan suatu media, Undang-undang Pers mengatur penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers.

“Banyak pengaduan di Dewan Pers dan berjalan baik. Kalau ada sengketa, dia berhak mengadu ke Dewan Pers. Kalau pers salah, minta maaf dan meralat,” ucapnya.

Keberadaan Dewan Pers sendiri, menurut Wens, selama ini sudah tepat dan mampu menyelesaikan sengketa. “Dewan Pers ini sangat ampuh untuk mengatasi sengketa pers. Jangan dibawa ke pidana lagi oleh RUU KUHP ini,” ujarnya menegaskan.

Senada, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jakarta Ahmad Nurhasim mengatakan, Rancangan KUHP yang masih berproses di DPR RI tak hanya mengancam kebebasan pers di Indonesia.

“Bukan hanya mengancam kebebasan pers, namun juga mengancam kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi,” ujarnya.[***]

Rep; Sutrisno*/Viva.co.id

(Visited 42 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*