Ketua Inkindo Sulteng, Ir. Gufran Ahmad (tengah) menjelaskan dampak terbitnya SE Menteri PUPR yang mengancam kelangsungan hidup jasa konsultan di daerah dalam jumpa pers, Sabtu (6/1/2018). [Sutrisno]

SE Menteri PUPR Mematikan Jasa Konsultasi di Daerah

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/SE/M/2016 Tanggal 9 April 2016 dinilai “membunuh” perusahaan jasa konsultasi di daerah. Dalam SE tersebut dijelaskan tentang persyaratan klasifikasi dan kualifikasi usaha, bahwa perusahaan jasa konsultasi hanya bisa bekerjasama (KSO) antar sesama perusahaan dengan klasifikasi dan kualifikasi yang sama.

“Ini sama saja dengan mematikan perusahaan kecil yang ada di daerah, karena menutup peluang dan kesempatan bagi konsultan kecil/menengah untuk menangani jenis pekerjaan di daerah masing-masing yang dibiayai melalui APBN,” terang Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir. Gufran Ahmad dalam jumpa pers, Sabtu (6/1/2018).

Menurut Gufran, beberapa paket pekerjaan jasa konsultasi di lokasi berbeda yang ada di Sulteng seperti sengaja disatukan, sehingga nilai paket menjadi besar dan hanya perusahaan besar pula yang dapat menanganinya. Sedangkan perusahaan jasa konsultasi kecil/menengah secara otomatis tertutup peluangnya.

Beberapa paket pekerjaan tersebut diantaranya terdapat di Lingkup Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, Balai PJN XIV Palu dan Satker P2JN Sulteng. Salah satu contohnya kata Gufran, pemaketan pekerjaan jasa konsultasi untuk PJN 1, PJN 2 dan PJN 3 disatukan, sehingga hanya perusahaan besar dari Jakarta yang bisa mengikuti proses lelang.

“Dari 103 anggota Inkindo Sulteng, 98 persen merupakan perusahaan berkualifikasi kecil/menengah. Sekarang 40 persen anggota kami mati suri karena tidak mendapatkan pekerjaan, akibat adanya beberapa paket pekerjaan yang disatukan,” terang Gufran.

Padahal kata Gufran, sejatinya pekerjaan Irigasi, sungai, jalan dan jembatan bukan pekerjaan yang spesifik yang hanya dapat ditangani konsultan besar dan tidak membutuhkan kualifikasi tenaga ahli serta tidak membutuhkan peralatan yang spesifik pula.

“Itu kan hanya pekerjaan biasa yang semua sumber daya (tenaga ahli dan peralatan) juga tersedia di Sulteng. Terbukti, perusahaan jasa konsultan asal Jakarta yang menangani pekerjaan-pekerjaan di Sulteng, ternyata malah menggunakan tenaga ahli dari Sulteng juga,” ujar Gurfan, yang diamini Sekretaris Inkindo Sulteng, Zulfinardi, ST.

Inkindo Sulteng juga mensinyalir adanya konspirasi dari konsultan besar pemenang lelang, dalam menentukan persyaratan tenaga ahli dan peralatan pendukung yang tidak sesuai saat mengajukan penawaran.

Gufran menuturkan, bukti adanya kesengajaan atau konspirasi tersebut pernah terjadi pada Tahun 2016 lalu. Saat itu kata Gufran, ada pekerjaan jasa konsultan di P2JN yang disatukan dengan nilai Rp13 miliar. Namun setelah pihaknya melakukan sanggah, akhirnya pekerjaan tersebut dipecah-pecah sehingga konsultan lokal bisa mengikuti proses lelang dan menang.

“Jika pekerjaan-pekerjaan di Sulteng yang dibiayai APBN “digelembungkan” nilainya sehingga hanya ditangani konsultan besar asal Jakarta, secara otomatis hasilnya juga akan dibawa ke luar. Artinya, daerah kita juga yang rugi karena keuntungan yang harusnya beredar di Sulteng, tetapi karena perusahaan luar yang mengerjakannya, maka hasilnya pasti juga dibwa ke luar. Belum lagi pajaknya juga pasti dibayar di mana perusaahaan itu berdomisili,” imbuhnya.

Gufran menyatakan, kebijakan pemaketan pekerjaan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2018 ini juga diperparah dengan adanya SE Menteri PUPR tersebut. Karena itu, Inkindo Sulteng melakukan somasi atas diterbitkannya SE yang makin memperparah kelangsungan hidup perusahaan jasa konsultan di daerah, khususnya di Sulteng yang mayoritas kualifikasi kecil/menengah.

Dalam somasinya, Inkindo Sulteng meminta Menteri PUPR agar membatalkan atau menguang pelaksanaan paket pekerjaan, serta meninjau kembali SE Nomor 11/SE/M/2016 Tanggal 9 April 2016.

Desakkan itu dilakukan karena Surat Edaran itu sangat tendensius, diskriminatif-parsial dan sama sekali tidak mempertimbangkan sosio ekonomis dan sosio kultural di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Ini nyata-nyata menyalahi azas keadilan pemerataan kesempatan dan pemberdayaan serta pembinaan usaha kecil menengah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Somasi yang dilakukan Indkindo Sulteng juga ditembusan kepada beberapa pihak diantaranya Presiden RI, DPR RI, KPPU, Gubernur Sulteng, DPRD Sulteng dan beberapa lembaga negara.

“Kami berharap somasi yang sudah kami kirimkan tanggal 3 Januari 2018, segera mendapat jawaban. Keadaan ini juga dikeluhkan perusahaan jasa konsultan, hampir di semua provinsi. Karena jika terus menerus dibiarkan maka benar-benar akan mematikan usaha jasa konsultan di daerah, khususnya yang berkualifikasi kecil/menengah,” tutup Gufran. [***]

Rep; Sutrisno

(Visited 836 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*