Sekdaprov Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mewakili Gubernur Longki Djanggola meninjau pabrik pengolahan getah pinus milik PT. Hong Thai International di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Kamis (28/12/2017). [Ist]

Sekprov: Kehadiran PTSP Belum Sesuai Harapan

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah Drs H. Muh. Hidayat Lamakarate, MSi menilai pembentukkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum sesuai dengan roh dan harapan dalam hal koordinasi penerbitan perizinan usaha dan investasi di daerah ini.

“Kita harus memberikan jaminan kemudahan berinvestasi di daerah ini sesuai ketentuan Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,” katanya saat memimpin Rapat Percepatan Proses Perizinan, di Ruang Kerja Sekdaprov di Palu, Senin (19/2/2018).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bunga Elim Somba, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Shandra Tobondo, Kadis Lingkungan Hidup Abdul Rahim, Kadis ESDM Yanmart Nainggola, Karo Hukum Yoppi Pattiro dan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Sigi.

Sekdaprov yang juga Ketua Satgas Percepatan Perizinan menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan yang sudah lama mengajukan permohonan izin tetapi sudah satu tahun belum dapat operasional akibat koordinasi penerbitan perijinan belum sesuai dengan roh atau harapan dalam pembentukan kantor PTSP.

Ia memberi contoh ada pengaduan PT. Bintang Srikandi Mandiri tentang permohonan izin tambang galian C di Wilayah Kabupaten Sigi yang proses perizinannya sudah satu tahun belum juga ada kepastian dan tidak ada penjelasan kepada perusahaan itu apa kendalanya.

Beberapa perusahaan, kata Hidayat, juga sudah menyampaikan pengaduan?dan hal tersebut agar menjadi perhatian bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan agar dapat memproses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan dan memberikan kemudahan.

Hidayat mengingatkan bahwa dalam mekanisme permohonan perizinan terkait pembentukkan PTSP, pemohon hanya datang ke kantor PTSP, baik secara langsung membawa permohonan atau mendaftarkan pemrohonan secara dalam jaringan (online).

“Selanjutnya PTSP yang berkoordinasi dengan organisai pemerintah daerah OPD/Dinas) teknis dan bila ada kendala penerbitan rekomendasi teknis di OPD, maka OPD tersebut menyampaikan kepada PTSP dan selanjutnya PTSP yang menyampaikan kendala atau tidak ada kendala kepada pemohon. Begitu alurnya,” ujar mantan penjabat Wali Kota Palu.

Karena itu, mantan penjabat Bupati Banggai Laut ini meminta Kadis Penanaman Modal dan PTSP untuk mengundang seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota guna mengkoordinasikan pelaksanaan kemudahan dalam pelayanan perizinan di Sulawesi Tengah. [***]

Sumber; Antara

(Visited 48 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*