Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyampaikan sambutan pada Rapat Terpadu Pengendalian dan Evaluasi APBN Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sulteng di Kantor Bappeda, Jalan Moh Yamin Palu, Jumat (10/11/2017). [Bob Shinoda]

Serapan APBN Minim, Gubernur Sulteng Soroti Instansi Vertikal

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menenkankan agar realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada instansi vertical sebaiknya mencapai target perencanaan yang telah ditetapkan. Gubernur Longki mengingatkan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan satuan kerja (Satker) yang di Sulteng agar lebih serius melaksanakan serapan anggaran.

Penekanan itu Ia sampaikan saat Rapat Terpadu Pengendalian dan Evaluasi APBN Provinsi, Kabupate dan Kota se- Sulteng Tiwulan III tahun anggaran 2017 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, pekan lalu.

“Sama-sama kita komintmen menyelesaikan target perencanaan yang disepakati sesuai target APBN,” tandasnya.

Penekanan itu dikarenakan minimnya serapan anggaran APBN 2017 di Sulteng. Olehnya Gubernur Longki meminta kapada semua instansi vertical dari pemerintah pusat untuk selalu berkoordinasi dengan pemda melalui Bappeda mengenai perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Seperti diketahui APBN terdiri dari dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, kantor daerah, dan kantor pusat. Gubernur Longki mengingatkan bahwa dirinya merupakan perpanjangan tangan Pemerinrtah Pusat di daerah, maka Ia berkewajiban mengetahui serta mengevaluasi serapan anggaran di daerah.

“Untuk mengingatkan saudara – saudara sesuai peraturan perundang – undangan bahwa Gubernur adalah perwakilan Pemerintah Pusat di daerah wajib buat saya mengetahui,” tegas Gubernur Longki.

Tidak hanya itu kata Dia, selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, Gubernur juga berkewajiban mengevaluasiu anggaran yang dikelola oleh instansi vertikal yang ada di Sulteng mkelalui dana APBN. Gubernur Longki menuturkan, dalam beberapa kali rapat dengan Presiden Joko Widodo salah satu topiknya adalah ihwal sejauh serapan anggaran di daerah melalui APBN dan APBD Tahun 2017. Gubernur Longki mengungkapkan, tahun ini Sulteng mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp7,1 triliun lebih. Dana tersebut terdiri dari dekonsentrasi sebesar Rp172.939.422.000 dengan serapan 50,90 persen.

Target capaian pada triwulan III 80 peren. Ia mengatakan, kalau melihat rata-rata target 80 persen triwulan III, maka terjadi deviasi -29,10 persen. Untuk tugas pembantuan alkoasi dana sebesar Rp448.598.592.000. Serapan 72, 97 persen dengan rata-rata 80 persen, terjadi deviasi -7 persen. Kemudian kantor daerah Rp4.333.658.500.000 dengan serapan rata-rata 59,84 persen. Terjadi deviasi -20,16 persen.

Menurut Gubernur Longki, deviasi ini terlalu jauh dengan standar APBN yang hanya menus 5 persen. Sementara untuk kantor pusat (KP) alokasinya sebesar Rp2.191.255.222.000 dengan serapan hingga triwulan III sebesar 49,81 persen.
“Ini jauh lebih besar deviasnya. Saya tahu masalahnya karena persoalan regulasi belum yang paling banyak yang kadang-kadang regulasinya ini terjadi di nasional sehingga membingungkan, jelasnya.

Regulasi secara nasional itu ujar Gubernur Longki, semakin membingungkan di daerah, namun Ia tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Dari total anggaran yang alokasikan tersebut, realisasi serapan keuangan sampai dengan September 2017 masih sebesar 54,81 persen, terjadi deviasi 25, 19 persen.

Menilik kondisi serapan ini, Gubernur Longki berharap agar semua instansi tersebut bekerja lebih keras lagi dan szelalu berkoordinasi mengingat waktu semakin terbatas. Pada rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Sampe Tuah, Kepala Bappeda, Prof. Patta Tope, Kepala Kantor Wilayah, Dirjen Perbendaharaan Sulteng, OPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota. [***]

 

Rep; Bob Shinoda

(Visited 57 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*