Senior Adviser Kantor Staff Presiden Abetnego Tarigan (batik coklat) bersama Ketua SHI Ade Indriani Zuchri (jilbab), usai pertemuan di Markas DPP SHI, Jumat (12/5/2017). [Ist/SHI]

SHI Desak Pemerintah Bentuk Badan Percepatan Reforma Agraria

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Sarekat Hijau Indonesia (SHI) mendesak pemerintah untuk segera membentuk Badan Percepatan Reforma Agraria. Hal itu perlu dilakukan karena pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah hal mutlak yang harus segera dijalankan. Skema TORA ini untuk menjawab banyaknya persoalan ketimpangan sosial, ekologi dan kemiskinan desa.

“Dalam implementasinya TORA mengalami stagnasi. Bahkan mengalami kemunduran capaian. Target redistribusi lahan dari 9 juta hektare (Ha), tetapi baru terealisasi 500 ribu HA. Sementara, pemerintahan Jokowi hanya efektif bekerja dua tahun lagi, sedangkan skema TORA ini merupakan jawaban dan capaian tertinggi kesejahteraan masyarakat desa menjadi mimpi yang entah kapan terealisasi,” ungkap Ketua SHI Ade Indriani Zuchri dalam rilisnya, Sabtu (13/5/2017).

Ade menjelaskan, Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI, untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

“Kondisi politik yang tidak berimbang, ditengah bobroknya koordinasi dan komitmen antar kementerian terkait TORA ini, dengan tidak mengecilkan peran yang sudah dijalankan oleh Kantor Staff Presiden, kementrian ATR, LHK dan Kementerian Desa, menginisiasi skema TORA tersebut, jadi terkesan lambat dan tidak serius,” jelasnya.

Untuk itu papar Ade, diperlukan badan khusus percepatan reforma agraria yang bertugas untuk melakukan redistribusi lahan dalam skema TORA, yang bekerja di bawah perintah langsung presiden.

“Skema TORA redistribusi lahan adalah satu-satunya cara yang sangat efektif untuk menjamin keberlanjutan hidup masyarakat di desa,” imbuh Ade.

Kemudian lanjut Ade, akan terjamin hak-hak perempuan dan anak miskin desa. Sehingga diharapkan lebih banyak lagi organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan dan organisasi massa lainnya, yang bekerja secara cepat untuk mendorong terbentuknya Badan Percepatan Reforma Agraria di Indonesia, sebagai jawaban kongkrit redistribusi lahan di Indonesia.

Melihat situasi yang berkembang saat ini, Sarekat Hijau Indonesia mengundang secara resmi Senior Adviser Kantor Staff Presiden (KSP) Abetnego Tarigan untuk mendengarkan secara langsung bagaimana situasional dan progress dari perjalanan TORA saat ini,” paparnya.

Sementara, Abetnego Tarigan mendukung perlunya rencana pembentukan badan khusus percepatan Reforma Agraria Indonesia tersebut.

“Tentu yang sesuai dengan mandat kerja KSP dan menjadi keniscayaan bagi kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekologi,” tandasnya.

Sementara Agussalim SH Koordinator SPHP yang juga hadir dalam pertemuan dengan KSP Abetnego itu menginginkan adanya legitimasi hukum nasional yang berlaku di daerah.

“Dengan adanya legitimasi di daerah, bisa mendorong pemerintah daerah agar ikut dalam melaksanakan Reforma Agraria, sesuai dengan kondisi di masyarakat daerah masing-masing,” tekan Agus. [***]

 

Rep; Sutrisno/*

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*