Agussalim Faisal, SH.

Soal TKA Tanggungjawab Pemerintah Pusat, Tudingan Politisi NasDem “Ngawur”

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Keberadaan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, diduga terjadi pelanggaran hukum ketenagakerjaan, yakni mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Unskilled Worker atau buruh tanpa keterampilan.

Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Energi Rakyat (DER) Sulawesi Tengah, Agussalim menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan data untuk melakukan gugatan secara hukum dari situasi polemik ‘hangky pangky’ dengan investor dan perusahaan di kawasan PT. IMIP, seperti yang dituduhkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem, Irma Suryani di sebuah stasiun televisi nasional.

“Tuduhan itu tidak mendasar. Kesannya tendensius. Bagaimana seorang anggota dewan yang tidak mengetahui situasi di daerah kami, lalu kemudian menuding seperti itu. Kan ngawur namanya,” tegas Agussalim, Senin (7/5/2018)

BACA JUGA: DPR Temukan Banyak TKA di Sulteng Gunakan Visa Turis
Menurutnya, ini jelas dikeluarkan salah satu partai koalisi penguasa yang memegang institusi politik hukum. Kaitan dengan itu, Agussalim memandangnya, situasi seperti ini harus disatukan sebagai sebuah keyakinan untk membuktikan Sulteng tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk politisi dan partai yang dipelihara oleh penguasa.

“Saya mengajak semua kepala daerah di Sulteng yang wilayahnya dikelola oleh Trans National Corporation. Saatnya mengevaluasi secara politik,” ujarnya.

Agussalim menegaskan hal tersebut untuk menunjukan kedaulatan hukum bagi rakyatnya dipastikan memiliki hak atas ekonomi SDA, setidaknya ada Perusda, Bumdes, dan Koperasi Rakyat yang menjadi lokomotif investasi daerah.

Ia melihat bahwa PT IMIP program ini tidak dijalankan apalagi trkoordinasi dengan pimpinan desentralisasi di provinsi.

Polemik terkait TKA buruh kasar yang masuk di wilayah Morowali mendapat penolakan keras dari Agussalim Faisal, SH. Untuk buruh TKA katanya, jika izinnya berada di pusat tidak berarti daerah menjadi obyek keuntungan birokrasi nasional. Sebab, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang tenaga kerja.

“Sama sekali bukan jaminan keberadaan TKA harus diakui lintas daerah oleh penempatan instansi pusat. Terbukti kan kasus TKA di daerah,” katanya.

BACA JUGA: Warna Helm Jadi Modus Sembunyikan TKA di Morowali
Agussalim mengatakan, kasus TKA yang mencuat di daerah adalah yang terjadi persoalan di PT IMIP, yang seharusnya tidap perlu terjadi.

Berdasarkan temuan Ombudsman RI ditemukan sekitar 200 orang supir angkutan barang di PT IMIP Morowali. Mereka semua adalah TKA yang mayoritas dari negara China/Tiongkok.

“Kasus ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Ramainya TKA asal China masuk ke daerah menjadi ancaman bagi buruh lokal. Masih banyak rakyat kita yang masih nganggur,” tandas Agussalim.

Ia menanyakan, di mana tanggungjawab pemerintah pusat atas TKA yang ramai masuk ke daerah ini.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing menjadi salah satu penyebab maraknya TKA berbondong – bondong masuk ke Indonesia. Di mana ini bisa memudahkan TKA masuk ke negara ini.

BACA JUGA: Mayoritas TKA China Jadi Buruh Kasar
Kata Agussalim, Pemerintah pusat harus bertanggungjawab atas masuknya TKA buruh kasar ke Morowali.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida mengungkapkan kebanyakan orang asing yang ditemuinya di pesawat itu adalah TKA yang bekerja sebagai buruh kasar di Morowali.

“Sekitar 200 sopir angkutan barang di dalam perusahaan di sana (Morowali) itu adalah TKA,” kata Laode.

Sebagaimana diketahui, Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah.

Temuan Ombudsman ini memperkuat kritik kaum buruh yang dimotori KSPI terkait dengan keberadaan TKA Unskilled Worker. [***]

Penulis; Bob Shinoda
Editor; Sutrisno

(Visited 173 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*