Sestama BNPT Marsda TNI Dr Adang Supriadi, ST, MM pada silaturrahmi BNPT dan Satgas Nasional dengan pemerintah daerah provinsi di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (8/8/2018). [Ist]

Sulteng Jadi Contoh Penanggulangan dan Rehabilitasi Terorisme

Palu, Jurnalsulawesi.com – Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Marsda TNI Dr Adang Supriadi, ST, MM mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengan (Sulteng) menjadi salah satu dari dua provinsi yang masuk dalam program penanggulangan dan deradikalisaai terorisme.

“Program ini merupakan perintah negara yang baru dilaksanakan di Sulteng dan Nusa Tenggara Barat (NTB), di bawah koordinasi Kemenkopolhukam. Hal ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, di mana BNPT bertugas mengoordinasikan ke 36 Kementrian dan Lembaga Negara, termasuk LPSK untuk melaksanakan strategi dan menjalankan program antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Semua ini perlu dukungan dari semua pihak,” ungkap Adang Supriadi, pada silaturrahmi BNPT dan Satgas Nasional dengan pemerintah daerah provinsi dan Satgas Daerah program nasional penanggulangan terorisme, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (8/8/2018).

Adang mengatakan, program ini jangan dipandang sebagai stigma negatif bagi Sulteng dan NTB. Jika nantinya program ini berhasil, justeru akan menjadi percontohan bagi provinsi lain, karena di dua daerah inilah program tersebut dimulai.

Bahkan kata Adang akan menjadi contoh bagi negara lain, karena telah ada 12 negara sahabat yang bekerjasama dan belajar cara menanggulangi tindak pidana terorisme dan merehabilitasi para narapidana tersebut. Indonesia juga dipandang mengedepankan kemanusiaan dalam menangani masalah ini.

“Kategori Intoleran, yang hanya bicara saja tentang teror, kemudian Partisipan yaitu mendukungnya. Dan Militan kategori paling tinggi, siap melakukan aksi terorisme dengan modal dan nyawanya. Sebagaimana amanah Kepala BNPT, perlu kerjasama dengan semua elemen, agar tidak terjadi lagi tindakan terorisme. Hal ini juga perlu dilakukan agar tidak ada pemikiran atau preseden buruk bagi daerah tertentu. Karena kita sepakat Sulawesi Tengah bukan sarang teroris. Apabila program ini berhasil, bisa jadi contoh bagi 12 Negara sahabat juga sudah bekerjasama dengan kami, termasuk PBB,” tegasnya.

Terdapat lima kabupaten/kota di Sulteng yang akan masuk dalam program penanggulangan terorisme dan rehabilitasi, diantaranya Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tojo Una-Una dan Kota Palu.

Sampai saat ini, BNPT telah membina 300 orang orang bekas narapidana terorisme yang telah kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola, M.Si menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena dipercaya menjadi salah satu provinsi yang akan melaksanakan program penanggulangan dan deradikalisaai terorisme.

Menurut gubernur, pada dasarnya semua agama mengajarkan cinta damai. Akan tetapi ada pihak tertentu yang salah menafsirkan dan mengimplementasikan ajaran agama tersebut. Sehingga, banyak ditemukan kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu.

Untuk itu kata Longki, sebaiknya masalah ini dapat ditangani bersama semua pihak. Karena permasalahan terorisme merupakan masalah yang kompleks. Perlu melibatkan para tokoh, baik tokoh adat, tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Sebagimana yang jadi pengalaman di daerah ini dalam menangani masalah konflik, selalu duduk bersama untuk membicarakan dan mengkomunikasikan secara komprehensif dengan semua pihak.

“Terorisme adalah kejahatan yang luar biasa. Banyak kekacauan yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama oleh kelompok kecil hingga kelompok besar. Semua agama mengajarkan kedamaian. Hanya pihak tertentu yang menyalahartikan ajaran suatu agama. Penanggulangannya harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Di mana para tokoh harus aktif dalam meluruskan pemahaman radikal dan kekerasan, dengan cara memberikan pencerahan dan pengetahuan keagamaan kepada masyarakat,” terang gubernur.

Gubernur juga berpesan, narapidana terorisme yang telah rampung menjalani masa hukuman perlu terus dibina, agar tidak kembali melakukan kejahatan yang sama. Sedangkan untuk pencegahan kata Longki, bukan dengan pendekatan yang keras tetapi perlu pendekatan yang memanusiakan. Karena itu, perlu dilakukan sinergi yang melibatkan seluruh instansi, sehingga dapat menelurkan program terpadu.

“Beberapa poin penting yang harus masuk dalam program terpadu tersebut diantaranya, pencegahan konflik sosial dengan melakukan pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Meredam potensi konflik. Membangun peringatan dini. Pencegahan aksi terorisme. Penghentian penyelesaian konflik sosial dan terorisme dan pemulihan paska konflik,” tutup gubernur. [***]

 

Penulis; Bob Shinoda
Editor; Sutrisno

(Visited 26 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*