Tag Archives: #BLH Tolitoli

Proyek Bibit Gaharu, PPK BLH Tolitoli Abaikan SIUP

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Proses lelang proyek pengadaan bibit Gaharu Tahun 2018, di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) senilai Rp1,6 miliar, terus saja menuai beragam masalah. Pasalnya, Melky sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut dinilai telah mengabaikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV Sarah Amarisah, yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan (DPMP) Kota Palu. Masalahnya perusahaan ini, digugurkan saat proses lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tolitoli, atas permintaan Melky selaku PPK. Direktur CV Sarah Amarisa, Deni Simpan kepada wartawan mengatakan, perusahaannya digugurkan hanya karena masalah SIUP, berarti PPK ...

Read More »

Tentukan HPS, PPK Proyek Gaharu Tolitoli Dinilai Langgar Aturan

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tolitoli dinilai telah melangar aturan, terkait pengadaan tanaman gaharu sebanyak 50 ribu batang untuk kelompok masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan PPK ini karena telah menentukan penyusunan Harga Perkiraan Satuan (HPS) proyek tersebut. Pasalnya, dalam perhitungan harga, setelah penetapan spesifikasi berdasarkan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan perubahannya, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, harga pasar yang ditetapkan pada HPS hasil survei pasar tak dilakukan secara rinci dan detail. “Kenapa PPK disebut langgar aturan, sebab penyusunan HPS tanpa dilakukan survei harga pasar di dua tempat. Penyusunan HPS ...

Read More »

Pemenang Tender Proyek Gaharu di Tolitoli Diduga Diarahkan

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Proses tender pengadaan tanaman gaharu senilai Rp1.625.000.000,- di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulteng, diduga diarahkan kepada kontraktor tertentu sesuai dengan kehendak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pasalnya, sebelum berkas lelang bibit gaharu yang bersumber dari APBD tahun 2018 itu dimasukan kepada panitia Unit Layanan Pelelangan (ULP), oknum PPK itu sengaja menerapkan persyaratan yang mempersulit rekanan dari luar daerah, untuk mengikuti tender. “Yang paling menonjol dugaan kecurangan yang dilakukan pada proses tender yaitu penerapan persyaratan yang mana setiap peserta lelang diwajibkan menyiapkan ketersediaan bibit 30 persen harus ada di Tolitoli,” kata salah seorang peserta lelang ...

Read More »