Tag Archives: #BPK RI

LKPD Sulteng Raih Opini WTP untuk Kelima Kalinya

Palu, Jurnalsulawesi.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2017, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan opini WTP kali ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut bagi pemerintah Provinsi Sulteng. Namun, menurut Auditor Utama BPK Barlean Suwondo, masih ditemukan adanya permasalahan maupun kelemahan yang harus diselesaikan pemerintah provinsi dalam tempo enam bulan ke depan. Dalam acara penyerahan opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulteng 2017 di Gedung DPRD Sulteng, Senin (28/5/2018) temuan pertama yang harus segera dituntaskan pemprov adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta anggota ...

Read More »

Rp4,5 Miliar Dana Desa di Banggai Tidak Dipertanggungjawabkan

Palu, Jurnalsulawesi.com – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menemukan Rp4,5 miliar dana desa di Kabupaten Banggai yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap. “Selain itu, ada Rp18,6 juta yang disertai bukti tidak valid,” ungkap Kepala BPK Sulteng Khabib Zainuri saat penyerahaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu tahun 2017 di Palu, Senin (15/1/2018). Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Sulteng Khabib Zainuri menyerahkan LHP dengan tujuan tertentu atas LHP pengelolaan dana desa tahun anggaran (TA) 2016 dan TA 2017 hingga semester I pada Pemerintah Kabupaten Banggai. Dokumen itu diterima Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo dan anggota DPRD Banggai. ...

Read More »

Hitung Kerugian Negara oleh BPK Diduga Sarat Transaksional

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Mantan pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indrianto Seno Adji menyatakan, dugaan transaksi kewenangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga bukan hanya soal predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Anto, penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK juga diduga sarat tindakan transaksional. “Kekuatan jaringan dari koruptor kadang melakukan pengaturan kisaran besar kecilnya, bahkan menentukan tidak ada kerugian negara dengan berbagai alasan berbasis keuangan dan hukum. Kewenangan yang menjadi basis transaksi ini sangat berbahaya bagi penyelamatan keuangan negara,” ujar Anto kepada CNNIndonesia.com, Minggu malam (28/5/2017). Untuk itu, lanjut Anto, ada poin penting dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ...

Read More »

Realisasi Proyek PU Sigi 2016, LBH: BPK Harus Audit Lapangan!!

Palu, Jurnalsulawesi.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk meninjau ke lapangan secara keseluruhan, dalam melakukan audit paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sigi Tahun 2016. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah realisasi fisik pekerjaan di lapangan, sesuai dengan dokumen Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) Tahun 2016. BACA JUGA: Kejati Jangan Hanya Berkutat pada LHP BPK “Hasil pengumpulan data yang dilakukan, kami menyimpulkan terdapat tiga modus pelaksanaan pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Sigi. Pertama; pelaksanaan kegiatan yang kekurangan volume pekerjaan.. Kedua; dugaan mark up anggaran dan Ketiga; ada dugaan ...

Read More »

BPK Temukan Tiga Masalah Keuangan di Pemkab Tolitoli

Jurnal Palu – Selama tahun anggaran 2012, ditemukan ada tiga masalah dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Tolitoli. Selain tiga masalah keuangan, juga ditemukan adanya 10 masalah ketidakpatuhan pemerintah kabupaten Tolitoli, terhadap peraturan perundang-undangan.Temuan tersebut terungkap pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Senin (20/5), di gedung BPK Perwakilan Sulawesi Tengah. Atas temuan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Sumardi, memberikan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tolitoli. Sumardi mengatakan, temuan pemeriksaan tersebut menunjukkan upaya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tampaknya belum optimal. ...

Read More »

Ditemukan, Aset Daerah Dikomersilkan

Palu – Dalam laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng, ditemukan 20 unit asset daerah  yang terdiri dari gedung dan tanah yang dikomersilkan pengelola kepada pihak ketiga. Pada laporan atas hasil pemeriksaan pengelolaan aset tetap 2011-2012 yang diterima panitia kerja DPRD Sulteng Senin (7/1) itu disebutkan, aset yang dikomersilkan diantaranya gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulteng. Bentuk komersil yang dilakukan pengelola dengan cara disewakan kepada pihak ketiga untuk usaha travel. Gedung tersebut disewa secara tahunan dengan dibayar di muka, namun BPKP tidak mencantumkan besaran sewa tersebut. Aset lainnya yang juga dikomersilkan adalah lapangan golf dengan sewa Rp50 ...

Read More »