Tag Archives: #Dana Desa

Banyak Dana Desa Menumpuk di Rekening Kas Daerah

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Kementerian Keuangan menyebut masih banyak dana desa yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belum tersalurkan sepenuhnya ke Rekening Kas Desa (RKD). Data Kementerian Keuangan melansir, per akhir Februari 2018, baru Rp134,65 miliar dana desa yang mengalir dari RKUD ke RKD. Angka tersebut berkisar 2,9 persen dari dana desa yang sudah terkumpul di RKUD sebanyak Rp5,2 triliun. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, jumlah dana desa di RKUD saat ini seharusnya bisa disalurkan ke 30.448 desa. Namun, karena satu dan lain hal, dana desa ini baru bisa disalurkan ke 1.188 desa. Ia ...

Read More »

Rp4,5 Miliar Dana Desa di Banggai Tidak Dipertanggungjawabkan

Palu, Jurnalsulawesi.com – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menemukan Rp4,5 miliar dana desa di Kabupaten Banggai yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap. “Selain itu, ada Rp18,6 juta yang disertai bukti tidak valid,” ungkap Kepala BPK Sulteng Khabib Zainuri saat penyerahaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu tahun 2017 di Palu, Senin (15/1/2018). Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Sulteng Khabib Zainuri menyerahkan LHP dengan tujuan tertentu atas LHP pengelolaan dana desa tahun anggaran (TA) 2016 dan TA 2017 hingga semester I pada Pemerintah Kabupaten Banggai. Dokumen itu diterima Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo dan anggota DPRD Banggai. ...

Read More »

Dana Desa Wajib Digunakan Secara Swakelola

Alor, Jurnalsulawesi.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan, penggunaan dana desa wajib dilakukan secara swakelola. Hal tersebut disampaikan di hadapan kepala desa dan tokoh masyarakat saat kunjungannya ke Kabupaten Alor. Menurut Eko, pemerintah akan mengintensifkan program padat karya dari dana desa mulai tahun 2018. Nantinya ada 30 persen dana desa yang dialokasikan untuk program padat karya. Jika anggarannya mencapai Rp60 triliun alokasi dana desa maka Rp18 triliun, di antaranya digunakan untuk membiayai program padat karya. Dana sebesar itu diproyeksikan akan menciptakan 5 juta sampai 6,6 juta tenaga kerja. “Para tenaga kerja ini ...

Read More »

Pengelolaan Dana Desa Harus Libatkan Masyarakat

Jurnalsulawesi.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyek-proyek desa yang bersumber dari dana desa tidak boleh lagi dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah. Namun, harus dikelola desa dengan melibatkan masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat desa, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi setempat. Karena masyarakat miskin mendapatkan upah dari proyek desa. “Makanya dana desa itu 30 persennya untuk membayar pekerja,” kata Sri Mulyani saat dialog dengan perangkat desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/12/2017). Menurut dia, proyek-proyek yang ada di desa tidak mesti berorientasi pada pekerjaan untuk laki-laki. Tapi juga yang bisa melibatkan wanita. “Bisa diberikan pelatihan terlebih dahulu,” ujarnya menambahkan. Untuk ...

Read More »

Pendamping Harus Berani Laporkan Korupsi di Desa

Palu, Jurnalsulawesi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pelatihan pendamping desa. Di mana pesertanya terbagi menjadi 15 kelompok kelas. Mengingat peserta yang berasal dari seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah sangat banyak, 378 peserta, maka pelatihan dijadwalkan akan berlangsung sampai 19 November mendatang di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (14/11/2017). Dalam kesempatan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Pemerintahan Hukum dan Politik, Faisal Mang berpesan secara khusus kepada para peserta agar melaporkan pencairan alokasi penggunaan dana desa (ADD) dan dana desa (DD) secara berkala dan berjenjang sesuai petunjuk tehnis yang ada. “Para pendamping ...

Read More »

Kisruh Dana Desa Masaingi, DPRD Donggala Akan Undang Pihak Terkait

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Abubakar Aljufrie mengatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, terkait dugaan penyalahgunaan pelaksanaan ADD/DD di Desa tersebut. “Kami tidak bisa menolak laporan masyarakat. Akan ditindaklanjuti, semua pihak terkait diundang. Ini tugas kami sebagai wakil rakyat,” katanya, belum lama ini di Donggala. Abubakar menambahkan, komis I mengatur jadwal terlebih dahulu kapan akan dilaksanakan pertemuan tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan undang DPMD, Inspektorat, Kepala Desa, BPD, dan masyarakat yang melapor. Komisi I akan turun langsung ke Desa Masaingi bila itu memungkinkan,” terangnya. Politis Golkar ini menyarankan, kalau ada persoalan di ...

Read More »

Pungutan DD/ADD Diusik, Camat Bungku Utara Minta Kades Pecat Aparatnya

Jurnalsulawesi.com – Camat Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara (Morut) Sulawesi Tengah, Amirulla Halilu meminta kepala desa (Kades) di wilayahnya untuk memecat aparatnya yang memberikan informasi terkait pungutan yang dilakukannya sebesar Rp345 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017. Permintaan pemecatan terhadap aparat desa tersebut dikarenakan dirinya selaku camat di daerah itu merasa terusik dengan munculnya pemberitaan soal pungutan ADD/DD untuk 23 desa masing-masing senilai Rp15 juta. “Gara-gara memberikan informasi menyangkut pungutan ratusan juta dari ADD/DD yang dilakukan pihak camat, aparat Desa Siliti bernama Indra diminta dipecat, ” terang warga di desa itu yang meminta namanya ...

Read More »

DPMD Morut Dukung Camat Pungut ADD/DD

Jurnalsulawesi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), mendukung pungutan yang dilakukan Camat Bungku Utara dan Camat Mamosalato terhadap ADD/DD tahun 2017. “Pungutan itu bentuknya bantuan dari Kepala Desa ke kecamatan untuk kegiatan. Bantuan yang diberikan itu harus didukung proposal,” tegas Kabid Pemdes, Yan Pokote mewakili Kepala DPMD Kabupaten Morut kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (11/9/2017). Jika pemberian bantuan yang disebut pungutan itu tidak ditunjang dokumen proposal sebelum penyusunan APBdes, kata Yan Pokote maka menimbulkan penyakit langgaran. “Sebelum APBdes disusun pihak desa, proposal dari kecamatan terkait permintaan bantuan itu sudah harus ada, karena dasarnya bantuan adalah ...

Read More »

Camat Bungku Utara Akui Pungut DD Senilai Rp345 Juta

Jurnalsulawesi.com – Camat Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, Amirulla Halilu mengaku pungutan Dana Desa (DD) senilai Rp345 juta. Pungutan tersebut belum sepenuhnya disetorkan dari 23 Kepala Desa (Kades) di kecamatan setempat. “Baru ada dua kegiatan yang dipungut dari DD yaitu untuk peringatan Hari Kartini dan HUT RI ke 72. Sementara pungutan untuk kegiatan lainnya belum sama sekali diterima,” aku Amrullah Halilu yang dihubungi via telpon, Minggu (10/9/2017). Menyangkut pungutan yang dilakukan dalam DD tahun ini, katanya kini bukan hanya terjadi di Kecamatan Bungku Utara, namun juga di Kecamatan Mamosalato. “Pungutan untuk kegiatan Pordes juga ada di Kecamatan Mamosalato. Malahan kegiatan ...

Read More »

Camat Bungku Utara Pungut DD Rp15 Juta per Desa

Morut, Jurnalsulawesi.com – Camat Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Amirulla diduga melakukan pungutan kepada sejumlah Kepala Desa (Kades). Pungutan tersebut dibayarkan melalui Dana Desa (DD) Tahun 2017 sebesar Rp15 juta per Kades. “Sebetulnya yang kita anggarkan dalam DD, bukan hanya pungutan Pordes, tetapi masih ada pungutan lainnya,” ungkap Kepala Urusan Perencanaan, Indra mewakili Kades Siliti kepada media ini, Rabu (6/9/2017). Total pungutan yang dimintai Camat Bungku Utara tahun ini berkisar Rp15,5 juta/desa. Pungutan sebsar itu alsannya dengan rincian untuk kegiatan HUT RI ke 72 senilai Rp2 juta, Peringatan HUT Morut Rp3 juta, Expo Morut Rp1 juta, Pekan ...

Read More »