Tag Archives: #Dana Desa

Kisruh Dana Desa Masaingi, DPRD Donggala Akan Undang Pihak Terkait

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Abubakar Aljufrie mengatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, terkait dugaan penyalahgunaan pelaksanaan ADD/DD di Desa tersebut. “Kami tidak bisa menolak laporan masyarakat. Akan ditindaklanjuti, semua pihak terkait diundang. Ini tugas kami sebagai wakil rakyat,” katanya, belum lama ini di Donggala. Abubakar menambahkan, komis I mengatur jadwal terlebih dahulu kapan akan dilaksanakan pertemuan tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan undang DPMD, Inspektorat, Kepala Desa, BPD, dan masyarakat yang melapor. Komisi I akan turun langsung ke Desa Masaingi bila itu memungkinkan,” terangnya. Politis Golkar ini menyarankan, kalau ada persoalan di ...

Read More »

Pungutan DD/ADD Diusik, Camat Bungku Utara Minta Kades Pecat Aparatnya

Jurnalsulawesi.com – Camat Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara (Morut) Sulawesi Tengah, Amirulla Halilu meminta kepala desa (Kades) di wilayahnya untuk memecat aparatnya yang memberikan informasi terkait pungutan yang dilakukannya sebesar Rp345 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017. Permintaan pemecatan terhadap aparat desa tersebut dikarenakan dirinya selaku camat di daerah itu merasa terusik dengan munculnya pemberitaan soal pungutan ADD/DD untuk 23 desa masing-masing senilai Rp15 juta. “Gara-gara memberikan informasi menyangkut pungutan ratusan juta dari ADD/DD yang dilakukan pihak camat, aparat Desa Siliti bernama Indra diminta dipecat, ” terang warga di desa itu yang meminta namanya ...

Read More »

DPMD Morut Dukung Camat Pungut ADD/DD

Jurnalsulawesi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), mendukung pungutan yang dilakukan Camat Bungku Utara dan Camat Mamosalato terhadap ADD/DD tahun 2017. “Pungutan itu bentuknya bantuan dari Kepala Desa ke kecamatan untuk kegiatan. Bantuan yang diberikan itu harus didukung proposal,” tegas Kabid Pemdes, Yan Pokote mewakili Kepala DPMD Kabupaten Morut kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (11/9/2017). Jika pemberian bantuan yang disebut pungutan itu tidak ditunjang dokumen proposal sebelum penyusunan APBdes, kata Yan Pokote maka menimbulkan penyakit langgaran. “Sebelum APBdes disusun pihak desa, proposal dari kecamatan terkait permintaan bantuan itu sudah harus ada, karena dasarnya bantuan adalah ...

Read More »

Camat Bungku Utara Akui Pungut DD Senilai Rp345 Juta

Jurnalsulawesi.com – Camat Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, Amirulla Halilu mengaku pungutan Dana Desa (DD) senilai Rp345 juta. Pungutan tersebut belum sepenuhnya disetorkan dari 23 Kepala Desa (Kades) di kecamatan setempat. “Baru ada dua kegiatan yang dipungut dari DD yaitu untuk peringatan Hari Kartini dan HUT RI ke 72. Sementara pungutan untuk kegiatan lainnya belum sama sekali diterima,” aku Amrullah Halilu yang dihubungi via telpon, Minggu (10/9/2017). Menyangkut pungutan yang dilakukan dalam DD tahun ini, katanya kini bukan hanya terjadi di Kecamatan Bungku Utara, namun juga di Kecamatan Mamosalato. “Pungutan untuk kegiatan Pordes juga ada di Kecamatan Mamosalato. Malahan kegiatan ...

Read More »

Camat Bungku Utara Pungut DD Rp15 Juta per Desa

Morut, Jurnalsulawesi.com – Camat Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Amirulla diduga melakukan pungutan kepada sejumlah Kepala Desa (Kades). Pungutan tersebut dibayarkan melalui Dana Desa (DD) Tahun 2017 sebesar Rp15 juta per Kades. “Sebetulnya yang kita anggarkan dalam DD, bukan hanya pungutan Pordes, tetapi masih ada pungutan lainnya,” ungkap Kepala Urusan Perencanaan, Indra mewakili Kades Siliti kepada media ini, Rabu (6/9/2017). Total pungutan yang dimintai Camat Bungku Utara tahun ini berkisar Rp15,5 juta/desa. Pungutan sebsar itu alsannya dengan rincian untuk kegiatan HUT RI ke 72 senilai Rp2 juta, Peringatan HUT Morut Rp3 juta, Expo Morut Rp1 juta, Pekan ...

Read More »

Camat Soroti Jaksa saat Sosialisasi TP4D

Poso, Jurnalsulawesi.com – Camat Pamona Barat, Arianto Ida menyoroti Kepala Cabang Kejaksaan (Kacabjari) Tentena, Nyoman saat sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait pengelolaan Dana Desa, di Kantor Bapeda Poso, Kamis (24/8/2017). Kemarahan Arianto itu, terkait Bendahara Desa Meko Kecamatan Pamona Barat yang telah jatuh vonis empat tahun kurungan, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Arianto yang saat itu duduk paling depan, langsung saja melontarkan kritikan kepada Nyoman yang menjadi narasumber bersama Kajari Poso, Sukarman. Arianto mengatakan, Nyoman baru dikenal sebagai jaksa di wilayahnya, seharusnya dalam melakukan pemanggilan Kades di wilayah kecamatannya, terlebih dahulu meminta izin ...

Read More »

Diduga Selewengkan Dana Desa, Kades Kuku Diminta Mundur

Poso, Jurnalsulawesi.com – Hampir 100 orang warga Desa Kuku, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, membubuhkan tanda tangan di atas kertas yang berisi tuntutan agar Christian Galamba segera mundur dari jabatan kepala desa setempat terkait penggunaan dana desa dan ADD yang diduga bermasalah. Tuntutan tersebut direspon Camat Pamona Utara dengan melakukan rapat mendadak di Baruga Desa Kuku, Sabtu (19/8/2017). Rapat tersebut dihadiri Plt Camat Pamona Utara, Purese, Wakapolsek AKP Alfian Komaling, Babinsa Yusuf, Pendamping Desa Kabupaten Poso Muhammad Rizal Kaniu serta sejumlah warga pendukung Kades. Dalam pertemuan itu, sempat terjadi teriakan – teriakan pendukung Kades, ketika camat nyaris membatalkan pertemuan karena ...

Read More »

Adukan ke Satgas! Sejumlah Daerah Berisiko Selewengkan Dana Desa

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebutkan sejumlah daerah memiliki potensi yang tinggi dalam penyelewengan dana desa, di antaranya adalah daerah di Sumatera Utara, Madura dan Papua. “Daerah mana saja yang besar (potensi), daerah yang laporannya cukup besar adalah beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura dan di Papua pegunungan,” ujar dia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (19/8/2017). Ia mengatakan penyelewengan yang dilakukan berupa penggelembungan dana proyek, pemotongan dari kabupaten serta upaya kriminalisasi dana desa untuk membayar. Mendes menegaskan kasus korupsi dana desa bukan karena sistem yang salah, melainkan perlu penegakan ...

Read More »

Empat Dugaan Penyimpangan Dana Desa Dilaporkan ke Kejaksaan

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sejak Bulan Januari hingga Juli 2017, telah ada empat kasus dugaan penyimpangan pada pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). “Data itu berdasarkan laporan dari Kejaksaan Negeri dari kabupaten dan kota, dan telah masuk dalam tahapan penyidikan,” kata Asisten bidang tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Joko Susanto di Palu, Kamis (10/8/2017). Joko menjelaskan kasus dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso dengan terlapor Mt, berdasarkan surat perintah (Sprint) tertanggal 8 Maret 2017. Dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Lero, Kecamatan ...

Read More »

Korupsi Dana Desa, 13 Kades di Sulteng Masuk Bui

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kejaksaan Tinggi Sulteng menyebutkan, setidaknya ada 13 kepala desa di Sulteng sudah inkra menjalani kasus Tipikor dana desa di penjara. Beberapa kasus yang sama kini terus bertambah dan lainnya akan segera menyusul. Hal itu diungkap Kajati Sampe Tuah di acara sosialisasi peran TP4D APIP dan Camat dalam pengelolaan dana desa menuju Sulteng Zero Corruption, Selasa (8/08/2017). Terkait ke-13 oknun kepala desa itu, Aspidsus Kejati Sulteng Joko Susilo membeberkan nama-nama oknum kades tersebut. Untuk Kabupaten Donggala yaitu HB (Desa Balukang Kecamatan Sojol), BM, DA (Kecamatan Sojol), IN dan AS. Kabupaten Toli-Toli antara lain BS, MN (Kecamatan Laulalang), SL ...

Read More »