Tag Archives: #DPR RI

Ketua KKSS Sulteng Siap Menangkan Firman Lapide di DPR RI

Palu, Jurnalsulawesi.com – Momentum politik khusus calon legislatif tak hanya diminati kalangan politisi semata. Namun, juga diminati kalangan pengusaha muda. Firman Lapide termasuk salah satu pengusaha muda bertalenta yang namanya masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Pemilu 2019 mendatang. Dengan niat baik untuk bertarung di panggung pileg menuju kursi Senayan, ia menjalin silaturahmi dengan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Provinsi Sulteng, Hi. Tjabani, Kamis (27/9/2018). BACA JUGA: Pengusaha Muda yang Siap Menuju Senayan Ketua KKSS Provinsi Sulteng, Hi. Tjabani menyatakan mendukung sepenuhnya dan siap memenangkan Firman Lapide, yang maju sebagai Caleg ...

Read More »

Jika DPR Menolak, KPU Tetap Larang eks Koruptor ‘Nyaleg’

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bakal memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD dalam peraturan KPU (PKPU). Larangan itu tetap dimuat sekalipun DPR menolak aturan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di parlemen. KPU diketahui berencana melarang eks koruptor menjadi caleg DPR dan DPRD pada Pemilu 2019. Larangan tersebut tertera dalam rancangan PKPU yang hingga kini masih dibahas bersama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu. “Kami akan tetap memutuskan seperti itu,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/4/2018). Wahyu menyatakan forum tertinggi KPU dalam pengambilan keputusan adalah ...

Read More »

UU MD3 Membuat Anggota DPR Makin Digdaya

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Publik terhenyak. Mereka luput mengarahkan perhatian pada mereka yang berada di Senayan, di mana aturan negara digodok di dalamnya dan pengesahannya berada di tangan mereka. Tanpa terdengar kontroversi, pada Senin (12/2/2018) sore, para legislatif di gedung MPR/DPR di Senayan, mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Seolah baru terjaga, publik langsung resah dengan pengesahan revisi UU itu. Sebab, tiga pasal di dalam UU itu dianggap berpotensi membungkam kekritisan publik dan mengancam demokrasi. Juga menguatkan impunitas anggota Dewan. Meski sidang pengesahan revisi itu diwarnai aksi walk-out Partai Nasdem yang meminta agar ...

Read More »

Dipertanyakan, Revisi UU Ormas Tak Masuk Prioritas DPR 2018

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat mengkritik tidak masuknya revisi atas Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke dalam program legislasi nasional prioritas untuk tahun 2018. Padahal UU ini disahkan secara kontroversial dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Ormas. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan Baleg telah menyepakati sebanyak 50 RUU Prioritas 2018. Sebanyak 47 RUU berasal dari program legislasi nasional prioritas 2017. “Hanya tiga RUU yang baru usulan baik pemerintah maupun DPR. Satu RUU pengawasan obat dan makanan, dua RUU penyadapan, tiga RUU sistem penyidikan kedokteran,” kata Supratman dalam ...

Read More »

Hubungan KPK-DPR, ‘Baper’ dan Saling Ancam

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK, Masinton Pasaribu menenteng koper saat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan kemarin. Dia menunjukkan isi kopernya kepada wartawan yang mengerubunginya. “Tuh sudah kayak mau jualan pakaian,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Koper itu berisi beberapa helai pakaian. Rencananya, pakaian itu akan menjadi bekal Masinton bila KPK menangkapnya dan menahannya. Pria kelahiran Sibolga 11 Februari 1971 itu mengaku siap ditahan. Bahkan, kata dia, “Kasih di sel tikus saya siap.” Masinton geram dengan ucapan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengancam akan menjerat Pansus Hak Angket dengan ...

Read More »

Beban Keuangan RI Sudah Lampu Kuning

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Dewan Perwakilan Rakyat menilai, beban utang Indonesia yang telah mencapai Rp3.672 triliun merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Posisi utang tersebut, diharapkan menjadi perhatian pemerintah. “Istilahnya, beban keuangan kita sudah lampu kuning,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Jakarta, Selasa (11/7/2017). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2017 mencapai Rp3.672 triliun, atau telah meningkat Rp1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014. Merinci lebih jauh, utang jatuh tempo pemerintah pada 2018 mencapai Rp300 triliun, sementara pada tahun 2019 ...

Read More »

Legislator Tolak Subsidi Listrik Dicabut

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Anggota Komisi IX DPR RI Haerudin meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat tidak bijaksana, apalagi di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini. “Tentu kebijkan tersebut sangat memberatkan,”ujar Haerudin dalam keterangan tertulis yang dilansir Republika.co.id, Senin (10/7/2017). Haerudin pun menyampaikan interupsinya terkait pencabutan subsidi listrik dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/72017) lalu. Dia mengatakan meski pemerintah mengalokasikan dana subsidi listrik itu untuk bidang lainnya namun kebijakan tersebut sangat dirasakan membebani masyarakat. Politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga ...

Read More »

Ratna Dewi Raih Suara Terbanyak Pemilihan Komisioner Bawaslu 2017-2022

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Ratna Dewi Petalolo meraih 54 suara pada pemilihan Komisioner Bawaslu RI yang dilaksanakan Komisi II DPR RI. Pemilihan komisioner (anggota) Bawaslu dan KPU periode 2017-2022, berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (5/4) dini hari tadi. Pemilihan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara alias voting. Komisi II terbih dahulu memilih calon anggota Bawaslu. Rapat pemilihan diikuti 55 anggota Komisi II dengan mekanisme setiap anggota memilih 5 dari 10 nama calon anggota Bawaslu. Dari 10 nama calon anggota Bawaslu yang disodorkan Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu dan KPU anggota Komisi II memilih lima nama, ...

Read More »

DPR Akan Rapat Khusus Bahas Keluhan Panglima TNI

Jakarta, Jurnalsulteng.com – Keluhan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengenai pemangkasan kewenangan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) disikapi serius Komisi I DPR. Bahkan, Komisi I sudah mengagendakan rapat khusus untuk membahas Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) 28/2015 yang berisi pemangkasan kewenangan Panglima TNI. Permenhan yang dimaksud berjudul “Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara”. Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan,  Panglima TNI mengeluhkan Permenhan itu dalam rapat Senin lalu,. Gara-gara Permenhan ini, Panglima TNI sampai tidak tahu ihwal rencana pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101. “Keluhan Pak Gatot disampaikan saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Pak Ryamizard ...

Read More »