Tag Archives: #DPRD Kota Palu

Anggota DPRD Lempar Gelas, Paripurna Raperda APBD-P Palu 2018 Ricuh

Palu, Jurnalsulawesi.com – Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir Wali Kota Palu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Kota Palu Tahun Anggaran 2018 berakhir ricuh. Sejumlah anggota dewan terlibat adu mulut dengan Ketua DPRD Palu Ishak Cae yang memimpin rapat paripurna, Selasa (4/9/2018). Merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, anggota yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palu Sofyan R Aswin tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, saat Ishak Cae langsung menutup paripurna, ketika Sofyan dan beberapa anggota dewan melakukan interupsi. Sofyan kemudian meneriaki Ishak dan melemparkan gelas di depan pimpinan DPRD Palu itu. Sontak suasana di ruang sidang utama ...

Read More »

37 Bacaleg DPRD Kota Palu TMS

Palu, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menyatakan sebanyak 37 bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kota Palu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid, Sabtu (11/8/2018) mengatakan secara otomatis mereka tidak akan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Ke-37 bacaleg tersebut, masing-masing untuk daerah pemilihan (dapil) I sebanyak 13 orang, dapil II tiga orang, dapil III sebanyak 10 orang dan dapil IV, 11 orang. Bacaleg TMS tersebut berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 24 orang. Mereka yang dinyatakan TMS tersebut, tersebar di dapil I sebanyak ...

Read More »

DPRD Palu Tetapkan KUA-PPAS 2018

Palu, Jurnalsulawesi.com – DPRD Kota Palu menetapkan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) tahun anggaran 2019 dan RKUA-PPA Perubahan tahun anggaran 2018 Pemerintah Kota Palu. Penetapan itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepakatan RKUA-PPAS tahun anggaran 2019 dan 2018 antara Ketua DPRD Palu Ishak Cae, Wakil Ketua DPRD Palu Bashmin Karim dan Erfandi Suyuti dengan Wali Kota Palu Hidayat dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Palu, Rabu (1/8/2018) “Penyusunan dokumen prioritas plafon anggaran yang berdasarkan dokumen kebijakan umum APBD memperhatikan ekonomi makro, regional maupun kemampuan belanja yang akan dialokasikan kepada tiap-tiap perangkat daerah maupun ...

Read More »

DPRD-Pemkot Palu Sepakat Tidak Perpanjang HGB PT SPM

Palu, Juralsulawesi.com – DPRD dan Pemerintah Kota Palu sepakat untuk tidak lagi memperpanjang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT. Sinar Putra Murni (SPM) atas tanah seluas 109 hektare di Kelurahan Tondo dan Talise dan 4,6 ha areal khusus untuk pengembangan perumahan bersubsidi. Sambil menunggu proses pencabutan sertifikat HGB tersebut, DPRD, Pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan Kota Palu sepakat untuk menghentikan seluruh aktivitas di atas tanah itu, kata Ketua Komisi C DPRD Kota Palu R. Aswin yang dihubungi di Palu, Selasa (31/7/2018). Kesepakatan itu, kata Aswin, merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat antara warga Kelurahan Tondo yang didampingi Forum Perjuangan ...

Read More »

Memalukan! Delapan Anleg DPRD Palu “Hambat” Pembahasan KUA-PPAS

Palu, Jurnalsulawesi.com РUntuk yang kesekian kalinya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu, yang akan membahas Penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, mandeg lagi. Pasalnya, rapat Banggar sedianya dilaksanakan Jumat 27/7/2018) malam, Pukul 20.00 Wita, urung dilaksanakan karena masalah yang sama, yakni tidak hadirnya beberapa Anggota Legislatif (Anleg) yang masuk dalam Banggar DPRD Kota Palu. Padahal sebelumnya (Jumat siang-red), rapat juga diskorsing karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam tata tertib, yakni karena tidak quorum. BACA JUGA: Rapat KUA-PPAS DPRD Palu Ditunda Pantauan Jurnalsulawesi.com, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan anggota Banggar ...

Read More »

Anggota Absen, Rapat KUA-PPAS DPRD Palu Ditunda

Palu, Jurnalsulawesi.com– Rapat Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu, untuk membahas Penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, Jumat (27/7/2018), molor dari jadwal yang ditentukan. Sedianya rapat Banggar legislatif ini berlangsung sejak pukul 14.00 Wita, namun hingga pukul 15.30 Wita, rapat tersebut belum juga bisa digelar. Pasalnya, dari 17 anggota dewan yang masuk dalam Banggar legislatif, hanya 9 anggota yang hadir. Untuk mencapai quorum minimal dihadiri 10 anggota Banggar. Beberapa anggota yang tidak hadir diantaranya Erfandi Loekman, Muchlis Yabi, Thompa Yotokodi, Armin, Hamsir, Danawira serta Sofyan Aswin. Ketidakhadiran anggota Banggar kali ini merupakan ...

Read More »

DPRD Kota Palu Rancang Perda Penggunaan ‘Lem Fox’

Palu, Jurnalsulawesi.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Palu di bawah tangan dingin H Ishak Cae selaku Ketua Dewan dalam waktu dekat ini melakukan gebrakan fundamental dengan melahirkan regulasi dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisitif tentang penyalahgunaan zat-zat adiktif. Ketua DPRD Kota Palu, H Ishak Cae, SH menegaskan, Ranperda tentang zat-zat adikatif ini adalah jawaban dari kegundahan masyarakat Kota Palu, utamanya para orang tua yang selama ini resah serta gundah gulana. Salah satunya adalah penggunaan ‘Lem Fox’ yang marak dikonsumsi anak-anak di bawah umur. Dengan lahirnya Perda zat-zat adikatif ini, para penjual serta penggunanya, akan diatur serta dilakukan kontrol ...

Read More »

Warga Desak HGU PT SPM Dicabut

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ratusan warga dari Kelurahan Tondo, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menuntut agar Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Sinar Putra Murni (SPM), dicabut. Tuntutan tersebut disampaikan dengan menggelar demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kota Palu, Rabu (18/7/2018). Koordinator aksi Ismail, dalam orasinya mengatakan bahwa tanah seluas 109 hektar yang saat ini dikuasai PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo, di Wilayah Kelurahan Tondo dan Talise itu merupakan tanah adat dan milik masyarakat setempat. Karena itu kata Ismail, segala aktivitas kedua perusahaan property itu di lokasi tersebut harus dihentikan, karena ...

Read More »

Krisis Pengunjung, PT CNE Tak Perlu Penyertaan Modal

Palu, Jurnalsulawesi.com – PT Citra Nuansa Elok (CNE), salah satu badan usaha daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Palu yang mengelola Mal Tatura yang saat ini mengalami krisis pengunjung, masih memiliki modal sebesar Rp4 miliar yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. “Karena itu saran kami, PT CNE tidak perlu lagi meminta penyertaan modal dari Pemkot karena PT.CNE masih memiliki modal Rp4 miliar dan saat ini uang itu berada di pemerintah kota,” kata Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Ridwan Alimuda yang dihubungi, Kamis (18/1/2018). Ridwan menguraikan bahwa hak PT CNE memiliki hak berupa uang sebesar Rp4 miliar di pemkot itu harus ...

Read More »

Perda Tak Beri Sanksi Tambang Galian C

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Palu Monggaya menggelar aksi demonstrasi mendatangi Gedung DPRD Kota Palu, Rabu (10/1/2018). Mereka memprotes Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Para demonstran itu menilai, Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu telah melegalkan beroperasinya beberapa perusahaan tambang galian C di wilayah Kota Palu dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga Buluri dan Watusampu yang berada di sekitar perusahaan galian C. Bahkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu, tidak menjadikan pertimbangan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU Nomor 25 tahun 2007 ...

Read More »