Tag Archives: #Inkindo

SE Menteri PUPR Mematikan Jasa Konsultasi di Daerah

Palu, Jurnalsulawesi.com – Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/SE/M/2016 Tanggal 9 April 2016 dinilai “membunuh” perusahaan jasa konsultasi di daerah. Dalam SE tersebut dijelaskan tentang persyaratan klasifikasi dan kualifikasi usaha, bahwa perusahaan jasa konsultasi hanya bisa bekerjasama (KSO) antar sesama perusahaan dengan klasifikasi dan kualifikasi yang sama. “Ini sama saja dengan mematikan perusahaan kecil yang ada di daerah, karena menutup peluang dan kesempatan bagi konsultan kecil/menengah untuk menangani jenis pekerjaan di daerah masing-masing yang dibiayai melalui APBN,” terang Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir. Gufran Ahmad dalam jumpa pers, ...

Read More »

Ribuan Anggota INKINDO Butuh Perlindungan UU

Palu, Jurnalsulteng.com – Hingga saat ini ribuan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) masih menghadapi persoalan belum adanya perlindungan Undang-undang, yang bisa menjadi sandaran hukum jasa konsultan. Salah satu yang sering dialami para perancang dan pembuat ide ini yakni adanya kriminalisasi atas apa yang dikerjakannya, terutama pada proyek-proyek pemerintah. “Banyak kasus hukum yang terjadi karena kurangnya pemahaman penyedia jasa konsultan itu sendiri dan aparat penegak hukum terhadap regulasi dunia jasa konsultasi,” kata Ketua Umum DPN INKINDO, Ir Nugroho Pudji Raharjo dalam jumpa pers menjelang Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) di Best Western Hotel Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (18/10/2016). Para konsultan juga ...

Read More »