Tag Archives: #Jatam Sulteng

DPRD Sulteng Pantau Tambang Sirtu di DAS Labuan

Donggala, Jurnalsulawesi.com – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan peninjauan lokasi pertambangan galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Jumat (11/8/2017), sehubungan dengan keluhan masyarakat terkait kegiatan pengambilan material pasir dan batu (Sirtu) yang merusak lingkungan. Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin mengemukakan di Donggala, Jumat, peninjauan dilakukan sebagai bentuk respon legislatif terhadap tuntutan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (Formal-HAM). “Sebelumnya masyarakat yang tergabung dalam Formal HAM menggelar aksi di DPRD Sulteng menuntut penghentian kegiatan penambangan sirtu yang mereka nilai telah merusak DAS,” katanya. Wakil Ketua DPRD Muharram Nurdin bersama Wakil Ketua Komisi III ...

Read More »

Sebabkan Kekeringan, Warga Labuan Desak 19 Perusahaan Tambang Ditutup

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kekeringan lahan pertanian milik warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala diduga akibat tambang Galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, warga menuntut agar 19 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah itu segera ditutup. Tuntutan penutupan perusahaan tambang itu dilakukan dengan menggelar aksi damai Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hak Azasi Manusia (FORMAL-HAM) Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, di depan Kantor DPRD Sulteng, Selasa (8/8/2017). “Sawah-sawah dan sumur kami mengalami kekeringan semenjak para perusahaan itu beroperasi di sepanjang DAS. Padahal sawah dan sumur kami sangat berdekatan dengan sungai,” ungkap Dolidi ...

Read More »

Imigrasi Diminta Segera Deportasi TKA Bermasalah

Palu, Jurnalsulteng.com – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) minta pihak imigrasi di Sulawesi Tengah untuk mendeporasi orang asing, termasuk tenaga kerja asing (TKA) bermasalah yang bekerja di daerah ini. “Selain meminta mereka dipulangkan ke negara asalnya, juga melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,” pinta Alkiat dalam aksi damai yang dilakukan di Kantor Imigrasi Palu, Kamis (2/2/2017). Jatam juga mendesak imigrasi segera menertibkan ketimpangan TKA yang ada di Provinsi Sulteng, khususnya di Kabupaten Morowali yang jumlahnya diduga sudah mencapai ribuan orang kemungkinan besar banyak diantaranya yang ilegal. Dan informasi yang dihimpun oleh Jatam Sulteng, hampir rata-rata TKA yang masuk ke secara individu ...

Read More »

YTM-Jatam Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang dan Sawit Bermasalah di Sulteng

Palu, Jurnalsulteng.com- Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak Pemerintah Provinsi Sulteng mencabut IUP bermasalah di daerah ini. Manajer kampanye Yayasan Tanah  Merdeka (YTM), Adriansa dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Kamis (26/5/2016) mengungkapkan, masalah-masalah tersebut terutama terkait tumpang tindih dengan izin konsesi perusahaan lainnya. “Permasalahan utama keberadaan IUP di Sulawesi Tengah sejauh ini adalah tumpang tindih izin, terutama dengan konsesi IUP perusahaan lainnya. Menurut catatan kami, ada sebanyak 54 IUP di Sulteng yang tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lainnya,” katanya. Dikatakannya, berdasarkan rilis Ditjen Minerba yang melakukan koordinasi dan Supervisi pengelolaan tambang di Sulteng ...

Read More »

Dukung Warga Podi, Jatam Ajukan Gugatan Class Action

Palu, Jurnalsulteng.com- Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) mendukung upaya hukum yang dilakukan warga Desa Podi, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), dengan mengajukan gugatan perwakilan (Class Action) sebagai perlawanan hukum pada lima pihak berbeda. Gugatan Class Action tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso pada 25 Maret 2015, yang diwakilli oleh Irsan. Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara: 32 /Pdt.G/2015/PN. Pso itu, Jatam Sulteng menggugat PT. Arthaindo Jaya Abadi (AJA), sebagai tergugat utama, PT.  Buana Artha Prima Selaras (BAPS), Gubernur Sulawesi Tengah, PT. Adiguna Semesta dan Bupati Tojo Unauna. Manager Advokasi dan Penggalangan Jaringan Jatam Sulteng Moh. Rifai M. ...

Read More »

KPK Harus Usut Korupsi Pertambangan di Sulteng

Palu, Jurnalsulteng.com- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mengatakan,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut kasus-kasus dugaan korupsi di sektor Sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal tersebut diungkapkan Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulteng, Rifai Hadi dalam rilisnya kepada Jurnalsulteng.com Senin (24/2/2014). Menurutnya, dugaan korupsi di sektor sumber daya alam di Sulteng begitu massif, ditandai dengan adanya peningkatan Izin Usaha Pertambangan setiap tahunnya, atau setiap pergantian Kepala Daerah. “Dengan lajunya eksploitasi itu, maka kerusakan ekologi dan kesengsaraan rakyat disekitar konsesi pertambangan semakin meningkat. Di sisi lain, pemasukan daerah dalam bentuk royalti begitu minim, sementara ...

Read More »

Mayoritas Areal Tambang di Sulteng Bermasalah

Palu, Jurnalsulteng.com- Hingga akhir tahun 2013, luas areal pertambangan di Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai 1.676.844,30 Hektar. Dari jutaan hektare ekspansi pertambangan di Sulteng  mayoritas banyak yang bermasalah. Areal pertambangan yang mencapai lebih dari 1,6 juta hektar yang dikuasai beberapa perusahaan dengan areal terluas berada di Kabupaten Morowali yang mencapai 600.098,60 hektare (ha). Disusul Kabupaten Tojo Unauna (315.735,40 ha), Kabupaten Banggai (161.517,00 ha), Poso  (146.931,00 ha), Parigi Moutong (130.383,00 ha), Tolitoli (126.623,40 ha), Donggala  (108.109,00 ha), Buol (56.942,74 ha), Kabupaten Sigi (12.140,00 ha) dan Kota Palu 4.773,13 hektare. Sedangkan untuk areal pertambangan lintas kabupaten yang mencakup wilayah Kabupaten Morowali dan Banggai ...

Read More »

Diduga Melanggar, PT BDM Diadukan

Jurnal Palu – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengadukan PT. Bintang Delapan Mineral (BDM), salah satu perusahaan tambang nikel di Kabupaten Morowali, ke Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis, karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran. Laporan itu disampaikan Deputi Direktur Jatam Sulawesi Tengah Andika kepada Gubernur Longki Djanggola melalui staf ahli bidang pembangunan Abdul Haris Renggah karena gubernur sedang melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Andika memaparkan lima masalah terhadap Bintang Delapan Mineral yang menurutnya perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah. “Ini sudah pengaduan kami yang KE-10 kalinya ke Pak Gubernur, tetapi sampai saat ini kami melihat belum disikapi. Padahal ini masalah ...

Read More »