Tag Archives: #Kepala Daerah

KPU Ingatkan Capres Tak Jadikan Kepala sebagai Ketua Tim Kampanye

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengingatkan kepada para calon presiden (capres) untuk tidak menjadikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ketua tim kampanye. Menurut Hasyim, larangan itu sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. “Info tentang PKPU 23/2018 penting agar masing-masing paslon capres dan cawapres tidak menjadikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ketua tim kampanye,” ujar Hasyim di Jakarta, Kamis (2/8/2018). Hasyim mengatakan, aturan itu diberlakukan agar kepala daerah dan wakilnya tetap berkonsentrasi untuk memimpin jalannya pemerintahan di daerahnya masing-masing. Tahapan kampanye sendiri akan dimulai ...

Read More »

KPK Awasi Para Kepala Daerah Terpilih

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan, pihaknya akan memantau para kepala daerah baru setelah resmi menjabat nanti. “KPK sesuai kewenangannya akan terus memantau semua  yang baru terpilih dan yang sedang memerintah sekarang mulai dari Aceh sampai Papua,” kata Saut kepada awak media, Kamis (28/6/2018). Saut juga mengingatkan mengenai laporan harta para pejabat tersebut. Pihaknya akan mengoptimalkan sektor pencegahan rasuah kepada para kepala daerah baru ini. Namun, KPK juga tidak ragu-ragu untuk menjerat para kepala daerah jika ditemukan tindak pidana korupsi, saat melaksanakan tugas dan kewenangannya. “Bisa jadi penyimpangan yang Anda lakukan belum ditemukan periode kami sekarang, ...

Read More »

Lima Kepala Daerah Berprestasi yang Mewajibkan Pegawainya Salat Berjamaah

Jurnalsulawesi.com – Sejumlah kepala daerah telah mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer yang berada dalam jajarannya untuk salat Dzuhur dan Asar berjamaah di masjid. Diantaranya adalah Bupati Rokan Hulu Achmad dimana aturan itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 18 Tahun 2011. Meski kebijakan Bupati Rohul tersebut sempat ditentang Dirjen Otda Kemendagri saat itu yang dijabat Djohermansyah Djohan. Dimana Dirjen Otda meminta Bupati Rohul mencabut aturan PNS salat berjamaah tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat Bupati Rohul gentar. Pemkab pun tetap memberikan sanksi berupa pemotongan uang tambahan kepada pegawai yang melanggar aturan tersebut. ...

Read More »