Tag Archives: #KPK

KPK Gelar Pelatihan Penanganan Korupsi di Sulteng

Palu, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bersama “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi” di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelatihan yang akan berlangsung selama lima hari hingga 13 Juli 2018 ini diikuti aparat penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Oditur Militer (Otmil), dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) di Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan pelatihan ini bertujua untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Peningkatan yang ingin dicapai adalah di ...

Read More »

KPK Awasi Para Kepala Daerah Terpilih

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan, pihaknya akan memantau para kepala daerah baru setelah resmi menjabat nanti. “KPK sesuai kewenangannya akan terus memantau semua  yang baru terpilih dan yang sedang memerintah sekarang mulai dari Aceh sampai Papua,” kata Saut kepada awak media, Kamis (28/6/2018). Saut juga mengingatkan mengenai laporan harta para pejabat tersebut. Pihaknya akan mengoptimalkan sektor pencegahan rasuah kepada para kepala daerah baru ini. Namun, KPK juga tidak ragu-ragu untuk menjerat para kepala daerah jika ditemukan tindak pidana korupsi, saat melaksanakan tugas dan kewenangannya. “Bisa jadi penyimpangan yang Anda lakukan belum ditemukan periode kami sekarang, ...

Read More »

Jadi Tersangka di KPK, Gubernur Sarankan Zainal Mus Kooperatif

Palu, Jurnalsulawesi.com – Menyikapi penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi terhadap Bupati Banggai Kepulaun (Bangkep), Zainal Mus, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola angkat bicara. Gubernur Longki menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hal itu ditegaskan Gubernur Longki melalui Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, Moh Haris Kariming, kepada sejumlah media melalui rilisnya, Minggu (18/3/2018). Secara resmi kata Haris, Gubernur Longki belum menerima surat tembusan atau pemberitahuan atas penetapan tersangka Bupati Zainal Mus, baru sebatas kabar dari pemberitaan media. Jika benar, Bupati Zainal Mus disarankan untuk kooperatif menjalankan semua proses hukum ...

Read More »

Jadi Tersangka, Bupati Bangkep Siap Hadapi Kasus Hukum di KPK

Palu, Jurnalsulawesi.com – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Zainal Mus menyatakan siap menghadapi kasus hukum dan menanggung semua risikonya, sehubungan dengan penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BACA: Bupati Bangkep Jadi Tersangka di KPK “Saya minta semua masyarakat di Banggai Kepulauan tetap tenang. Jangan ada yang terpengaruh, biar saya sendiri yang menghadapi masalah ini,” katanya melalui telepon selulernya, Sabtu (17/3/2018), yang dikutip Antara. Zainal juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, agar semua bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan informasi penetapannya sebagai tersangka. “Saya berharap penetapan saya sebagai tersangka tidak memengaruhi jalannya ...

Read More »

KPK Tetapkan Bupati Bangkep Sebagai Tersangka Bersama Cagub Malut

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Zainal Mus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut). Zainal menjadi tersangka bersama Calon Gubernur (Cagub) Maluku Utara (Malut), Ahmad Hidayat Mus, yang sebelumnya merupakan Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Sedangkan Zainal yang saat ini sebagai Bupati Bangkep adalah Ketua DPRD Kepulauan Sula Periode 2009-2014. “KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, yang dilansir Tempo.co Jumat (16/3/2018. Kasus ini diduga merugikan ...

Read More »

Meski Ikut Pilkada, KPK Tetap Proses Kepala Daerah Terindikasi Korupsi

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – KPK tetap meneruskan proses hukum terhadap para kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, meski mereka juga menjadi peserta pilkada. “Untuk proses hukum, tentu saja KPK di bidang penindakan tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumnya adalah hukum acara pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, sepanjang ada aturan di sana, maka kita akan proses,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/3/2018). Pada Senin (12/3/2018), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi saksi maupun tersangka kasus ...

Read More »

KPK Sudah Gelar Perkara Terkait Beberapa Calon Kepala Daerah

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan bahwa beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 bakal ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Agus menyebut empat pimpinan KPK lainnya sepakat meningkatkan kasus mereka ke penyidikan. “Ekpose sudah dilakukan dihadapan pimpinan dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan,” kata Agus melalui pesan singkat, Kamis (8/3/2018). Agus menyatakan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi beberapa daerah kepala daerah tersebut sudah 90 persen berjalan alias hampir rampung. Dengan demikian proses penyelidikan terhadap mereka tinggal 10 persen. Agus menyebut penyelidikan terhadap beberapa calon kepala daerah ini sudah dilakukan sejak lama. Menurut ...

Read More »

80 Persen Distribusi Obat Tak Sesuai Aturan

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) mengungkapkan, sebanyak 80 persen distribusi obat tidak mematuhi aturan. Penguatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu dilakukan melalui penataan aturan. “Ada 80 persen (distribusi yang) tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang seharusnya. Kemudian hanya 15 persen yang sudah sertifikat seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Ia menambahkan, hasil kajiannya juga menemukan adanya duplikasi obat dari merek yang sama, serta obat dengan komposisi yang sama namun harganya berbeda hingga dua-80 kali lipat. “Nah ini yang harus dikaji kembali ...

Read More »

KPK Tangkap Hakim dan Anggota Dewan di Manado

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Sabtu (7/10/2017) dinihari. Kali ini, KPK mengamankan seorang hakim dan anggota dewan. Pejabat internal KPK saat dikonfirmasi awak media membenarkan timnya kembali melakukan penangkapan di salah satu daerah di Sulawesi Utara. “Iya betul melakukan OTT. Seorang hakim dan anggota dewan,” kata pejabat tersebut melalui pesan singkatnya. Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa orang yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut. Ada lima orang yang diciduk, termasuk hakim dan anggota DPR, sejak semalam. Mereka pun sudah menjalani pemeriksaan awal. Hakim yang ditangkap, yakni Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara ...

Read More »

Rumah Mantan Bupati Konawe Utara Digeledah KPK

Kendari, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah rumah mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) Aswad Sulaiman Senin (2/10/2017). Dikutip dari Kompas.com, rumah berlantai dua itu terletak di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambuh, Kendari. Iskandar, salah seorang tetangga mantan bupati Konawe Utara yang ikut menyaksikan pengeledahan itu mengungkapkan bahwa ada sekitar tujuh anggota KPK mengunakan rompi melalakukan pengeledahan di dalam rumah. “Tidak ada pak Aswad di rumahnya. Ada pak lurah juga di dalam,” tutur Iskandar saat keluar dari rumah mantan bupati Konawe Utara. Pengeledahan itu mendapat pengawalan petugas kepolisian bersenjata lengkap. Kepala bidang (kabid) hubungan masyarakat (humas) ...

Read More »