Tag Archives: #KPK

Johannes Marliem, Pengusaha Indonesia Donatur Terbesar Obama

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Saksi Kasus e-KTP yang meninggal di Amerika Serikat, Johannes Marliem, teryata merupakan salah satu donatur terbesar dalam pesta inaugurasi kedua Presiden Barack Obama. Johannes diketahui memiliki firma marketing bernama Marliem Consulting yang berbasis di Minneapollis, Minnesota. Saat inaugurasi ke-dua Obama, Johannes menyumbang dana sebesar US$255 ribu atau hanya selisih US$25 ribu dari korporasi multinasional ExxonMobil. Sumbangan Johannes itu bernilai dua kali lipat uang yang diberikan Alida Messinger, mantan istri Gubernur Minnesota, Mark Dayton, pada Partai Demokrat. Pada 2013, Star Tribune melaporkan Johannes memberi dua kali sumbangan pada Komite Inaugurasi Presiden sebesar US$100 ribu dan US$125 ribu. Sebelumnya, ...

Read More »

KPK Minta Pers Investigasi Gaya Hidup Pejabat

Palu, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan pers melakukan peliputan investigasi gaya hidup pejabat, sebagai bentuk kontrol untuk membantu lembaga tersebut memberantas korupsi. “Saya sampaikan kepada teman-teman pers agar jangan hanya memuat berita atau peliput tentang operasi tangkap tangan (OTT), tetapi coba melakukan investigasi gaya hidup pejabat (lifestyle),” ungkap Pimpinan KPK Alexander Marwata saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alexander Marwata mengatakan investigasi gaya hidup pejabat penyelenggara pemerintahan untuk mengetahui pola hidup pejabat. Ia menyebut pejabat penyelenggara pemerintahan jika diawasi atau dipantau secara rutin gaya hidup-nya, tentu akan merasa tidak nyaman. “Lifestyle cek untuk mengetahui keseharian ...

Read More »

KPK Turunkan Tim untuk Monitoring Setiap Daerah

Palu, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan tim di daerah untuk mengontrol jalannya penggunaan anggaran dalam pemerintahan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pimpinan KPK Alexander Marwata mengemukakan di Palu, Selasa (2/8/2017) mengatakan KPK sebelumnya pernah berencana untuk membentuk cabang di tingkat provinsi disemua daerah di Indonesia. “Sebelumnya memang ada rencana bahkan telah di komunikasikan ke pemerintah untuk membentuk cabang ditingkat provinsi, namun ini belum direstui dengan berbagai alasan,” ungkap Alexander Marwata saat menjawab pertanyaan akademisi Untad Palu Dr Irwan Waris. KPK, kata dia, akan membentuk tim di daerah namun bukan dalam bentuk cabang atau kantor perwakilan, seperti ...

Read More »

Diperiksa Tujuh Jam, Gubernur Sultra Ditahan KPK

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sultra dalam persetujuan dan penerbitan IUP di wilayah Provinsi Sultra 2008-2014. “KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Nur Alam (NA) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (5/7/2017). KPK pada Rabu (5/7) memeriksa Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan sekira 7 jam, Nur Alam keluar dari gedung ...

Read More »

Rawan Korupsi, Sulteng Masuk Prioritas Pengawasan KPK

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyatakan ada 10 daerah yang rawan adanya tindak pidana korupsi dan menjadi prioritas pengawasan. 10 daerah tersebut yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah (Sulteng). Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. “Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi,” kata Saut yang dikutip Tempo.co, Minggu (11/6/2017). Saut menjelaskan adanya daerah yang disebut prioritas adalah sebagai upaya membantu pemerintah daerah agar tidak terperosok dalam kubangan sama. ...

Read More »

Galaknya Panglima TNI Habisi Komplotan Jenderal Korup

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bertekad membersihkan korupsi di tubuh TNI. Permainan dalam pengadaan dan pembelian alutsista yang dikenal sebagai ‘lahan basah’ di masa lampau, kini diobrak-abrik. Satu persatu anggota TNI yang terlibat diproses hukum tanpa ampun. “Tahun ini TNI berkonsentrasi bersih-bersih terhadap korupsi,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu. Jenderal Gatot sadar, tidak mungkin korupsi di TNI itu hanya antar TNI, tetapi antar TNI dengan sipil. Untuk membekuk komplotan itu, TNI menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasilnya mulai terlihat, sejumlah ...

Read More »

Akankah Mega Disentuh KPK?

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Sehari setelah KPK menetapkan tersangka megakorupsi kasus BLBI, Presiden Jokowi langsung kasih komentar. Lumayan panjang komentarnya. Ini tak biasa, karena Jokowi termasuk jarang mengomentari kasus yang tengah digarap KPK. Apa komentar Jokowi soal kasus BLBI? Intinya, Jokowi seperti ingin mengamankan keterlibatan bosnya di PDIP, Megawati Soekarnoputri yang saat kasus BLBI terjadi, Mega menjadi presidennya. Jokowi menegaskan, kebijakan Mega terkait surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tak bisa disalahkan. Kalau Mega sudah diamankan Jokowi, pertanyaannya, apakah KPK berani menyentuh Mega? Kasus mega skandal BLBI yang hampir terlupakan, belakangan kembali jadi sorotan publik setelah Selasa (25/4/2017) ...

Read More »

Total Dugaan Suap ke Patrialis Mencapai Rp2 Miliar Lebih

Jakarta, Jurnalsulteng.com – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka. Ia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait uji materi UU 41 nomor 2014 tentang peternakan dan kesehatan. Selain Patrialis ditetapkan juga tiga tersangka lainnya, yakni KN, BHR dan NJF. KN merupakan teman dari Patrialis (PAK). Ia menjadi penghubung importir daging BHR dan NJF (sekretaris BHR) ke Patrialis. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bansaria Panjaitan mengungkapkan, PAK dan KN disangkakan sebagai penerima suap. Adapun BHR dan NJF diduga sebagai penyuap. PAK diduga menerima hadiah 20 ribu dolar (sekitar Rp 267,192 juta) dan 200 ribu ...

Read More »

Dugaan Korupsi Izin Tambang di Tolitoli Dilaporkan ke KPK

Jakarta, Jurnalsulteng.com – Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/1//2017). Mereka datang guna melaporkan indikasi kerugian negara sebesar Rp6,9 miliar terkait penyalahgunaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. “Terdapat indikasi perbuatan melawan hukum, saat izin usaha yang diberikan ternyata memasuki kawasan hutan,” ujar staf Divisi Investigasi ICW, Lais Abid di kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Lais menuturkan, berdasarkan investigasi timnya, lahan kritis yang tidak produktif di Tolitoli jumlahnya semakin meningkat, yakni sekitar seluas 17.385 hektare. Dari jumlah itu, seluas 2.537 hektare merupakan kawasan hutan. Menurut Lais, salah satu ...

Read More »

Suap Promosi Jabatan, KPK Sinyalir Terjadi di Banyak Daerah

Jakarta, Jurnalsulteng.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus suap terkait promosi dan mutasi jabatan tidak hanya terjadi di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. KPK menduga praktik-praktik semacam itu juga terjadi di daerah lain. “Ini banyak sekali informasi baru promosi dan mutasi. Kami pikir tengarai mungkin hal ini tidak terjadi di Klaten saja, tetapi di seluruh Indonesia,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/12/2016). Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengawasi secara ketat proses promosi dan mutasi jabatan yang dilakukan kepala daerah. Pengawasan dinilainya penting agar ...

Read More »