Tag Archives: #KPU

Tak Serahkan LHKPN, KPU Ancam Tunda Pelantikan Anggota Dewan Terpilih

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum mengingatkan tidak akan melantik calon anggota legislatif yang terpilih di Pemilu 2019, bila tidak melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. “Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari, setelah penetapan hasil Pemilu. Jika tak menyerahkan, maka ditunda pelantikannya,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Pramono menjelaskan, hal tersebut telah diatur dalam pasal 37 PKPU nomor 20 tahun 2018. Yang menyatakan, dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak mencantumkan nama yang ...

Read More »

Batalkan Sosialisasi Visi Misi Capres, KPU Diadukan ke DKPP

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan Komisi Pemilihan Umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, karena Komisi membatalkan pemaparan visi misi capres dan cawapres pada debat kandidat. “Kami merasa sangat dirugikan atas pembatalan itu,” kata tim avokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Yupen Hadi di gedung DKPP, Jakarta, Senin (7/1/2019). Visi dan misi capres-cawapres, merupakan gagasan para kandidat yang akan ditawarkan kepada rakyat Indonesia sebelum pencoblosan pada 17 April 2019. Masyarakat pun mempunyai alasan rasional untuk mencoblos pasangan kandidat. “Yang kami pahami bahwa visi misi calon adalah GBHN (Garus Besar Haluan Negara)-nya republik ini ke depan. Kita enggak ...

Read More »

KPU Batalkan Sosialisasi Visi Misi Capres-Cawapres

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan pihaknya tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari. Arief menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1/2018) malam, usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. “Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU,” kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1). Keputusan KPU ini, kata Arief, karena kedua tim paslon tidak sepakat terkait sosok yang akan membacakan visi misi tersebut. Sebelumnya ...

Read More »

KPU Akan Bahas Isu 31 Juta DPT Siluman dengan Dua Kubu

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang dua kubu calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2019 untuk membahas perihal pelibatan partai politik dalam proses verifikasi atau analisis data Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Jakarta, Kamis (13/12/2018) malam. Penambahan jumlah DPT saat ini dipermasalahkan. Kubu Prabowo-Sandiaga mempermasalahkan jumlah 31 juta DPT yang disebut sebagai data yang diselundupkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu beberapa waktu yang lalu, kubu Prabowo-Sandi yang diwakili oleh para sekretaris jenderal partai pendukung mendatangi KPU meminta dilibatkan untuk menganalisa jumlah DPT ini. Komisioner KPY Evi Novilda Ginting mengatakan, ada kemungkinan KPU akan membahas data ini bersama dua ...

Read More »

Januari 2019, KPU Mulai Pemutakhiran Data Pemilih di Palu

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiaman mengatakan, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah terdampak bencana di Palu, Donggala dan Sigi akan dimulai pada Januari 2019. Arief di Jakarta, Kamis (6/12/2018), mengharapkan seluruh daerah kecuali tiga daerah tersebut, dapat menuntaskan pemutakhiran data dan rekapitulasi DPT sehingga dapat ditetapkan KPU secara nasional pada 16 Desember 2018. “Semua daerah kecuali tiga daerah itu memang meminta kita memberi kesempatan sampai dengan Januari,” katanya. Ia mengatakan, pada Januari 2019 itu rumah-rumah hunian sementara diperkirakan sudah jadi sehingga para pengungsi lebih tertata. “Nah itu bisa dilakukan pendataan lebih rapi,” katanya. Arief ...

Read More »

Soal Eks Koruptor Nyaleg, KPU Vs Bawaslu

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg DPR dan DPRD Pemilu 2019, sudah berlangsung, dengan saat ini memasuki pemberitahuan daftar calon sementara atau DCS. Namun, polemik terkait caleg mantan terpidana kasus korupsi kembali mencuat. Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan 12 caleg eks koruptor, menjadi perdebatan. Padahal, 12 caleg tersebut dalam masa pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mencoret 12 caleg ini merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Larangan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h. Dalam ...

Read More »

KPU Ingatkan Capres Tak Jadikan Kepala sebagai Ketua Tim Kampanye

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengingatkan kepada para calon presiden (capres) untuk tidak menjadikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ketua tim kampanye. Menurut Hasyim, larangan itu sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. “Info tentang PKPU 23/2018 penting agar masing-masing paslon capres dan cawapres tidak menjadikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ketua tim kampanye,” ujar Hasyim di Jakarta, Kamis (2/8/2018). Hasyim mengatakan, aturan itu diberlakukan agar kepala daerah dan wakilnya tetap berkonsentrasi untuk memimpin jalannya pemerintahan di daerahnya masing-masing. Tahapan kampanye sendiri akan dimulai ...

Read More »

KPU Ajak Masyarakat Ikut Telusuri Bacaleg Eks Napi Korupsi

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam mendeteksi eks narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg). Ini terkait peraturan KPU yang telah melarang eks napi korupsi menjadi seorang anggota legislatif. “Kita membuka ruang pada masyarakat. Karena Indonesia luas sekali, peran serta masyarakat harus kita libatkan,” kata Wahyu yang dikutip dari Merdeka.com, Selasa (24/7/2018). Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait bacaleg tersebut melalui banyak hal. Seperti datang langsung ke KPU ataupun memberikan informasi secara tertulis. “Iya idealnya gitu. Tapi kan sekarang banyak alat komunikasi. Itu akan kita perhatikan juga,” ujarnya. Terkait informasi ...

Read More »

Resmi, KPU Larang Eks Koruptor ‘Nyaleg’ di Pemilu 2019

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019. Larangan tersebut termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. PKPU itu baru saja ditetapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018. Larangan eks koruptor menjadi caleg sendiri tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h. Di sana tertulis secara tersurat bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap ...

Read More »

KPU Klaim Pilkada Serentak 2018 Lancar

Sidoarjo, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengklaim pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah hari ini berjalan lancar. Dia mengatakan hingga saat ini belum ada informasi tentang hal-hal yang mengganggu jalannya pemungutan suara di TPS. “Secara nasional kami terus memonitoring di 171 daerah. Tidak ada laporan yang menyebabkan penyelenggaraan pilkada serentak ini mengganggu dan mengkhawatirkan,” ucap Arief telekonferensi di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/6/2018). Diketahui, hari ini pemungutan suara Pilkada 2018 dilakukan secara serentak di 171 daerah, antara lain 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Arief memantau pelaksanaan pemungutan suara di Surabaya, Sidoarjo, ...

Read More »