Tag Archives: #KPU

Soal Eks Koruptor Nyaleg, KPU Vs Bawaslu

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg DPR dan DPRD Pemilu 2019, sudah berlangsung, dengan saat ini memasuki pemberitahuan daftar calon sementara atau DCS. Namun, polemik terkait caleg mantan terpidana kasus korupsi kembali mencuat. Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan 12 caleg eks koruptor, menjadi perdebatan. Padahal, 12 caleg tersebut dalam masa pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mencoret 12 caleg ini merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Larangan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h. Dalam ...

Read More »

KPU Ingatkan Capres Tak Jadikan Kepala sebagai Ketua Tim Kampanye

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengingatkan kepada para calon presiden (capres) untuk tidak menjadikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ketua tim kampanye. Menurut Hasyim, larangan itu sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. “Info tentang PKPU 23/2018 penting agar masing-masing paslon capres dan cawapres tidak menjadikan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ketua tim kampanye,” ujar Hasyim di Jakarta, Kamis (2/8/2018). Hasyim mengatakan, aturan itu diberlakukan agar kepala daerah dan wakilnya tetap berkonsentrasi untuk memimpin jalannya pemerintahan di daerahnya masing-masing. Tahapan kampanye sendiri akan dimulai ...

Read More »

KPU Ajak Masyarakat Ikut Telusuri Bacaleg Eks Napi Korupsi

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam mendeteksi eks narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg). Ini terkait peraturan KPU yang telah melarang eks napi korupsi menjadi seorang anggota legislatif. “Kita membuka ruang pada masyarakat. Karena Indonesia luas sekali, peran serta masyarakat harus kita libatkan,” kata Wahyu yang dikutip dari Merdeka.com, Selasa (24/7/2018). Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait bacaleg tersebut melalui banyak hal. Seperti datang langsung ke KPU ataupun memberikan informasi secara tertulis. “Iya idealnya gitu. Tapi kan sekarang banyak alat komunikasi. Itu akan kita perhatikan juga,” ujarnya. Terkait informasi ...

Read More »

Resmi, KPU Larang Eks Koruptor ‘Nyaleg’ di Pemilu 2019

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019. Larangan tersebut termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. PKPU itu baru saja ditetapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018. Larangan eks koruptor menjadi caleg sendiri tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h. Di sana tertulis secara tersurat bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap ...

Read More »

KPU Klaim Pilkada Serentak 2018 Lancar

Sidoarjo, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengklaim pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah hari ini berjalan lancar. Dia mengatakan hingga saat ini belum ada informasi tentang hal-hal yang mengganggu jalannya pemungutan suara di TPS. “Secara nasional kami terus memonitoring di 171 daerah. Tidak ada laporan yang menyebabkan penyelenggaraan pilkada serentak ini mengganggu dan mengkhawatirkan,” ucap Arief telekonferensi di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/6/2018). Diketahui, hari ini pemungutan suara Pilkada 2018 dilakukan secara serentak di 171 daerah, antara lain 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Arief memantau pelaksanaan pemungutan suara di Surabaya, Sidoarjo, ...

Read More »

Meski Ditolak DPR, KPU Upayakan Mantan Koruptor Tak Nyaleg

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggelar rapat pleno usai DPR, pemerintah, dan Bawaslu menolak usulan tentang larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. KPU mengisyaratkan tetap ingin menerapkan aturan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan akan menggelar rapat pleno secepatnya. Dia pun menegaskan jika sikap KPU saat ini masih merujuk kepada rancangan PKPU yang ada. “Sampai rapat ditutup, KPU masih menggunakan draft itu. Ya, nanti akan kita bahas dulu bersama komisioner lain melalui rapat pleno,” tegas Arief di kompleks parlemen, ...

Read More »

Mantan Koruptor Tak Boleh Daftar Caleg Pemilu 2019

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – DPR RI telah bersepakat mengenai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon angota DPR pada Pemilu 2019 mendatang. Kesepakatan tersebut tidak dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU), namun diserahkan kepada internal masing-masing partai. “Lobi kami udah oke. Mereka sudah sampaikan, ya sudah terserah KPU,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (26/4/2018). Meski tidak menjadi peraturan resmi KPU dan diserahkan kepada internal partai, KPU sebagai penyelenggara pemilu cukup puas karena usulan mantan koruptor tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR diterima oleh Komisi II DPR. “Tetep menjadi syarat ...

Read More »

Resmi Jadi Peserta Pemilu 2019, PKPI Dapat Nomor Urut 20

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengesahkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2019. KPU memutuskan ini mengacu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan PKPI. Dalam pleno, PKPI menjadi peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20. “Pada hari ini rapat pleno terbuka KPU berdasarkan keputusan PTUN yang menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 58 tentang penetapan partai politik dinyatakan batal dan dicabut. Berdasarkan keputusan PTUN memerintahkan PKPI menjadi peserta Pemilu,” kata Ketua KPU, Arief Budiman di gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (13/4/2018). Setelah pembacaan putusan, Arief Budiman langsung melakukan penandatanganan berkas dan ...

Read More »

KPU Dilarang ‘Ngopi’ Bareng Kandidat dan Timses

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman melarang seluruh anggota penyelenggara pemilu, baik KPU Pusat maupun KPU di daerah, untuk nongkrong bersama tim sukses (Timses) maupun peserta pemilu. Hal itu ditempuh demi menjaga netralitas. “Jangankan foto bareng, tapi kita saja penyelenggara pemilu ini ngopi bareng dengan para peserta pemilu saja dilarang,” cetus dia, saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (6/4/2018). Hal itu dikatakannya terkait penerapan peraturan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Kinerja Aparatur Negara dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berfoto bersama dengan para kandidat pilkada. ...

Read More »

Empat Kali Kalah Gugatan, Kinerja KPU Dipertanyakan

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali kalah dalam sidang sengketa pemilihan umum melawan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Minggu (4/3/2018) malam. Kekalahan KPU di sidang pemilu ini adalah kali keempat dalam empat bulan terakhir. Sebelumnya, medio 2017, KPU kalah sengketa di Bawaslu terkait dengan proses pendaftaran parpol ke KPU dan sengketa administrasi Partai Garuda dan Berkarya . Kemudian, pada 2018 ini, KPU kalah sengketa Pilkada Sumatra Utara dan sengketa di Bawaslu melawan PBB. “Kita tentu terkejut sekaligus bertanya-tanya. Apakah ada masalah dalam kinerja KPU sehingga kalah beruntun dalam sengketa di Bawaslu,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray ...

Read More »