Tag Archives: #LHP BPK

DPD RI Soroti Temuan BPK Perwakilan Sulteng

Palu, Jurnalsulawesi.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Badan Akuntabilitas Publik menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum ditindaklanjuti sejumlah pemerintah kabupaten di daerah itu. BACA JUGA: Proyek Alkes Dinkes Tolitoli Rugikan Negara “Kami ingin mendengar hasil tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan tujuan tertentu pada tahun 2017 lalu,” kata pimpinan delegasi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Shaleh Muhammad Aldjufri dalam pertemuan yang digelar di aula Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (13/7/2018). Senator asal Sulawesi Barat Iskandar Muda Baharuddin Lopa menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah daerah. “Apa yang telah dilakukan setelah 60 hari ...

Read More »

LKDP Donggala Dua Kali WDP, Morowali Utara ‘Disclaimer’

Palu, Jurnalsulawesi.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Donggala tahun anggaran 2017, kembali diganjar dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng). Predikat ini merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Donggala di bawah kepemimpinan Bupati Kasman Lassa, yang pada 2016 juga meraih predikat yang sama. Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Khabib Zainuri mengatakan terdapat diberikannya predikat WDP kepada Pemkab Donggala karena ditemukannya ketidaksesuaian metode pelaksanaan pada lima paket pekerjaan jalan dan dua rumah adat di kawasan Gonengganti. “Serta adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan “Car Port” dan pagar keliling kantor, ...

Read More »

Rp2,3 M Belum Dikembalikan, Temuan BPK di Sigi Mencapai Rp7,6 M

Palu, Jurnalsulawesi.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kabupaten Sigi. Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Bayu Subartha dalam konfrensi pers, Senin (5/6/2017) mengatakan, pemberian predikat tersebut dikarenakan banyak temuan dari BPK mengenai permasalahan pengelolaan keuangan negara di Kabupaten yang dipimpin Irwan Lapatta dan Paulina Hartono itu. Bayu mengatakan sejumlah temuan BPK tersebut didominasi kesalahan pada paket pekerjaan fisik yaitu infrastruktur. “Nilai temuan sebanyak Rp7,6 miliar lebih. Yang paling bermasalah adalah mengenai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan,” ungkap Bayu usai menyerahkan LHP kepada 4 Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Sigi, Buol, Morowali ...

Read More »

Pengelolaan Aset Pemkab Parimo Belum Tertib

Jurnal Palu – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, menemukan adanya  ketidaktertiban dan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dalam pengelolaan aset daerah pada tahun anggaran 2012. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BPK RI Sumardi pada penyerahan LHP BPK, Senin (20/5). Sumardi mengatakan, pada laporan keterangan pertanggungjawaban Pemda Parigi Moutong 2012, penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2012 sebesar Rp1,36 triliun belum didukung penatausahaan secara tertib seperti pencatatan, inventarisasi dan pelaporan. Akibatnya, tambah Sumardi, dalam neraca aset tetap pemerintah daerah Parigi Moutong terdapat selisih senilai Rp129,33 miliar. Pemerintah Kabupaten Parimo dibawah pimpinan ...

Read More »