Tag Archives: #MUI

Soal 200 Mubalig, MUI: Rekomendasi Kemenag Tak Wajib Diikuti

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Majelis Ulama Indonesia menegaskan, 200 daftar nama mubalig atau penceramah yang direkomendasikan Kementerian Agama belum final. Jumlah nama-nama mubalig yang diperoleh dari masukan berbagai sumber itu masih bersifat dinamis dan bisa bertambah, seiring waktu. Namun, MUI yakin bahwa masih banyak nama-nama ulama, kiai atau mubalig yang belum tercatat dan itu tidak berarti mubalig tersebut tidak memenuhi kriteria seperti yang dirilis Kemenag. “Rekomendasi dari Kemenag tersebut, menurut hemat kami bukan menjadi sebuah keharusan yang harus diikuti, tetapi hanya sebuah pertimbangan yang sifatnya tidak mengikat,” kata Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Saadi, Sabtu (19/5/2018). Dalam rilisnya, Kemenag memasukan tiga ...

Read More »

MUI Tegaskan Tolak LGBT dan Ahmadiyah

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menolak tumbuhnya kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia. Selain itu, MUI juga menolak ajaran kelompok Ahmadiyah yang dinilai menyesatkan agama Islam. Keputusan itu diambil sebagai hasil rapat pleno ke-24 Wantim MUI yang diselenggarakan di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Ketua Wantim MUI Din Syamsudin menegaskan bahwa perilaku kelompok LGBT dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan norma yang berlaku di masyarakat. Ia meminta agar DPR dan Presiden tak membuat peraturan yang mengakomodir tumbuhnya perilaku tersebut. “Kita meminta bahkan mendesak jangan ada UU yang mengabaikan UUD 1945 dan ...

Read More »

Perppu Ormas Berpotensi Picu Konflik

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengomentari pengesahan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dapat memicu konflik. “Di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi kerawanan yang setiap saat dapat memicu konflik, baik konflik horisontal antarmasyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah,” kata Zainut di Jakarta, Senin (30/10/2017). Dia mengatakan MUI mencermati dengan seksama bahwa sejak diterbitkannya Perppu itu sampai dengan disahkan menjadi UU telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat yang sangat tajam. Hal tersebut memang di sisi lain menunjukkan adanya ruang demokrasi yang terbuka lebar dan ...

Read More »

MUI Minta Polisi Tak Larang Acara Hizbut Tahrir

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Majelis Ulama Indonesia mempersilakan organisasi Hizbut Tharir Indonesia (HTI) menyelenggarakan acara International Khilafah Forum 1438 H di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017) besok. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mengatakan HTI memiliki hak konstitusional untuk menyelenggarakan acara tersebut. “Silakan saja. Itu hak demokrasi mereka, hak berkumpul dan berpendapat juga diatur undang-undang,” kata Zulkarnain yang dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu (22/4/2017). Dia pun meminta aparat kemanan tidak langsung melarang penyelenggaraan acara tersebut. Menurut Zulkarnain, penindakan oleh aparat keamanan sebaiknya dilakukan bila acara HTI berisi materi yang bertentangan dengan dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Bahkan, ...

Read More »

MUI : Jangan Memaksa Pakai Simbol Agama Tertentu

Palu, Jurnalsulteng.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pemeluk agama di daerah tersebut, untuk tidak saling memaksa agar pemeluk agama lain menggunakan simbol-simbol agama tertentu. Ketua MUI Kota Palu, Prof. Dr. H. Zainal Abidin M.Ag menyatakan, memaksakan pemeluk agama lain untuk memakai simbol agama tertentu, merupakan perilaku yang tidak menghargai keberagaman. “Perilaku mencederai kerukunan dan keberagaman yaitu memaksakan kehendak untuk di ikuti oleh pemeluk agama lain, MUI mengimbau agar hal itu tidak terjadi di Kota Palu,” kata Prof. Zainal Abidin M.Ag di Palu, Rabu (21/12/2016). Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu ...

Read More »

Karyawan Muslim Diminta Melapor Jika Dipaksa Pakai Atribut Natal

Jakarta, Jurnalsulteng.com – Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain meminta karyawan-karyawan Muslim aktif melapor jika ada perusahaan yang memaksa mereka mengenakan atribut natal. Laporan tersebut menurutnya bisa dilakukan langsung kepada aparat kepolisian, atau melalui organisasi buruh dan MUI. “Laporkan jika perusahaan memaksa,” kata Tengku yang dilansir Republika.co.id, Rabu (14/12/2016). Tengku mengatakan, MUI tidak akan ragu-ragu untuk memidanakan perusahaan yang memaksa karyawannya memakai simbol-simbol agama kepada yang berlainan agama. Apalagi, setelah setiap tahun MUI mengeluarkan himbauan tersebut, tapi tidak diindahkan oleh perusahaan-perusahaan. “Bila perlu kita laporkan ke polisi, ini udah keterlaluan. Udah tiap tahun kita mengeluarkan himbauan dari MUI ...

Read More »

MUI Sesalkan Pernyataan Anggota DPRD Sulteng

Anggota DPRD Sulteng dari Partai NasDem Yahdi Basma. (Google) Palu, Jurnalsulteng.com – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sagir M Amin, menyesalkan pernyataan anggoa DPRD Sulawesi Tengah, Yahdi Basma, yang menyebut masyarakat tidak wajib mematuhi fatwa MUI. “Ini suatu pernyataan yang menandakan anggota badan legislatif ini tidak pro terhadap pembangunan dan pembinaan umat, utamanya masyarakat yang beragama Islam,” ungkap Amin, di Palu, Minggu (31/7/2016). Ia menyatakan, selaku pejabat mestinya politisi Partai NasDem itu turut serta mendukung larangan MUI tentang wanita berstatus istri jangan pamer foto-foto pribadi berpakaian seksi ke media sosial. Bukan malah menyuruh masyarakat ...

Read More »