Tag Archives: #Pemprov Sulteng

Pemprov Sulteng akan Terapkan Informasi Berbasis Teknologi

Palu, Jurnalsulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola didampingi Kepala Dinas Komunika, Informasi, dan Persandian, Mohammad Nizam, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Abdul Wahab Harmain beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Sulteng (OPD) menerima kunjungan akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) DI Yogyakarta bidang Gama Techno, Nugroho Setio Wibowo di Kantor Dinas Siranindi, Jalan Moh. Hatta, Kota Palu, Selasa (21/11/2017). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkanalkan sistem teknologi informasi pemerintahan berbasis aplikasi data center yang terkoneksi semua OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng. Dalam pemaparan yang bertajuk ‘Smart Government Menuju Smarter Province’ Nugroho menjelaskan, sistem tersebut sangat penting bagi gubernur dalam mengambil langkah kebijakan ...

Read More »

Penderita Penyakit Schistosomiasis di Bawah 1 Persen

Palu, Jurnalsulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola melaporkan kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Menteri Kesehatan, Nila M. Moeloek bahwa penanganan penyakit schistosomiasis atau demam keong di dua kabupaten di Sulteng, yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi semakin menunjukan hasil baik. Prevalensi penyakit tersebut terus dilakukan Pemprov Sulteng dengan melibatkan semua unsure terkait terutama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. “Sampai saat ini pak Wapres (Jusuf Kalla), Ibu Menteri, penderita penyakit schistosomiasis sudah di bawah 1 persen,” ungkap Gubernur Longki saat melakukan melakukan telekonferens dengan Wapres JK dan Menkes, Nila M. Moeloek antara Jakarta dan Kota Palu usai membuka ...

Read More »

FHK21 Sulteng Desak Pemerintah Penuhi Hak Honorer

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ratusan pegawai honorer K2 dari beberapa daerah yang tergabung dalam Forum Honorer K21 (FHK21) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulteng, Senin (13/11/2017). Aksi unjuk rasa FHK21 Sulteng ini dilakukan dalam rangka mendesak pemerintah untuk memenuhi aspirasi pegawai honor yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah. Padahal pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak para pegawai honorer. Sejak 2005 perjuangan ini sudah kami lakukan, namun sampai saat ini status mereka belum ada kejelasan dari pamerintah. Kami ini sudah ada yang belasan tahun kerja sebagai tenaga honorer, bahkan ada yang puluhan tahun tapi nasib ...

Read More »

Terkait Pi 10 Persen, DPRD Sulteng Minta Pusat Tidak Diskriminatif

Palu, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai pemerintah pusat terkesan berlaku diskriminatif dan menutup akses informasi masyarakat Sulawesi Tengah dalam hak Partisipating Interest (Pi) di Blok Tiaka, Matindok dan Senoro. “Partisipating Interest (Pi) sebetulnya bagian dari apa yang kita sebut dengan keadilan desentralisasi. Sehingga pemerintah pusat harusnya tidak bersikap diskriminatif terhadap Sulteng, berkaitan dengan hak Partisipating Interest atau Pi 10 Persen,” ujar Muh Masykur dalam rilisnya, Rabu (1/11/2017) malam. Di Sulawesi Tengah, sejak POD 1 Lapangan migas Tiaka, Matindok dan Sinorang, Pemerintah Pusat melalui SKK Migas tidak memberikan penawaran secara terbuka mengenai Hak Partisipating ...

Read More »

Penjualan Kondensat JOB Rugikan Sulteng

Palu, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menilai kegiatan pengelolaan dan penjualan 8000 barel Kondensat dan 60 MMSCFD Gas oleh JOB Medco Pertamina E&P, merugikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). “Lapangan milik Joint Operating Body (JOB) Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB-PMTS) menghasilkan kondensat sebesar sekitar 8.000 barel setara minyak per hari dengan masa kontrak operasi hingga 2027, dijual tanpa ada Partisipating Pemerintah Sulawesi Tengah,” kata Masykur, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10/2017) malam. Selain itu kata Masykur, JOB-PMTS diperkirakan juga memasok kebutuhan gas ke PT Panca Amara Utama (PAU) sejumlah 55 MMSCFD dan PLN, sebesar 5 MMSCFD ...

Read More »

Perjuangkan PI 10 Persen, DPRD Sulteng Kunker ke Jatim

Palu, Jurnalsulawesi.com – Komisi III DPRD Sulteng bersama Kadis ESDM Provinsi Sulteng bertemu dengan Kadis ESDM Provinsi Jawa Timur (Jatim) terkait pengalaman Pemprov Jatim mendapatkan Hak Partisipasi Interest (PI) 10 persen di Industri pengolahan minyak dan gas alam. Dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPRD Sulteng di Pemprov Jatim ini, dipimpin Wakil Ketua II DPRD, H. Akram Kamarudin dan Ketua komisi III, Zulfakar Nasir. Pertemuan berlangsung selama dua hari (26-27 Oktober 2017) di ruang rapat Kantor ESDM Pemprov Jatim. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muh Masykur melalui catatan pendeknya kepada Jurnalsulawesi.com, Jumat (27/10/2017) menuturkan, Kadis ESDM bersama seluruh jajarannya, ...

Read More »

DPRD Sulteng Minta Gubernur Tindak Tegas Penambangan Illegal Poboya

Masykur: Kegiatan Itu Merugikan Perekonomian Negara! Palu, Jurnalsulawesi.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah perusahaan illegal yang melakukan kegiatan penambangan dan proses pemurnian emas di Taman Hutan Raya. Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muh. Masykur mengatakan, selain merugikan perekonomian dan keuangan negara, kegiatan tersebut juga telah mengancam keselamatan lebih dari 400-an ribu warga Kota Palu akibat tidak adanya izin, standar tata kelola lingkungan, dan pertanggung jawaban hukum yang jelas. “Kami telah menerima laporan dan pengaduan masyarakat Kota Palu dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang menyebutkan terdapat, ...

Read More »

Abaikan Rio Pakava, Sulteng ‘Buang’ Rp1 Triliun Tiap Tahun

Palu, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pemerintah setempat untuk membangun kerangka tata kelola kawasan untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan sawit masyarakat di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. “Kita butuh investor masuk membangun pabrik CPO (crude palm oil ) di Rio Pakava. Atau bisa juga melalui Perusahaan Daerah menggandeng swasta bersama membangun pabrik,” kata Masykur dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulawesi.com, Sabtu (14/10/2017). Masykur menguraikan, berdasarkan data yang disampaikan oleh warga, sekitar 60 ribu hektar luasan kebun kelapa sawit yang hari ini dikelola masyarakat Rio Pakava. Kebun kelapa sawit milik warga ini dikelola dalam ...

Read More »

Pemprov: PNS Jangan Gunakan Elpiji Subsidi !

Palu, Jurnalsulawesi.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mengistruksikan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi karena bahan bakar itu diperuntukan bagi masyarakat kecil yang sudah terdaftar di setiap kelurahan atau desa. “Elpiji 3 kg hanya diperuntukan kepada warga miskin,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulteng Arief Latjuba di Palu, Rabu (23/8/2017). Ia mengatakan PNS diminta untuk menggunakan elpiji nonsubsidi 5,5 kg atau 12 kg. Bahkan, Pemprov Sulteng bekerja sama PT Pertamina melakukan operasi pasar untuk penukaran tabung elpiji 3 kg dengan 5,5 kg bagi para PNS. Sementara bagi rumah makan yang terbukti menggunakan elpiji ...

Read More »

Tuntut Upah Layak, Ratusan Perawat di Sulteng Tak Digaji

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ratusan perawat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perawat non-PNS Sulawesi Tengah, menuntut hak dan kesejahterahan mereka kepada pemerintah daerah. Tuntutan itu disampaikan melalui unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sulteng, Jumat (7/7/2017). “Kami minta pemerintah daerah memenuhi hak-hak dan tingkat kesejahteraan kami khususnya kami sebagai perawat yang masih berstatus kontrak,” kata koordinator aksi, Munir dalam orasinya. Dalam unjuk rasa itu juga terungkap, dari 2.845 perawat honorer yang tersebar di seluruh Sulteng, ada ratusan tenaga perawat yang hanya bekerja tanpa digaji. “Sampai sekarang ada 600-an orang yang bekerja hanya berdasarkan surat keputusan sukarela atau tidak digaji. Kami minta ...

Read More »