Tag Archives: #Proyek Bermasalah

Proyek Bibit Gaharu, PPK BLH Tolitoli Abaikan SIUP

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Proses lelang proyek pengadaan bibit Gaharu Tahun 2018, di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) senilai Rp1,6 miliar, terus saja menuai beragam masalah. Pasalnya, Melky sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut dinilai telah mengabaikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV Sarah Amarisah, yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan (DPMP) Kota Palu. Masalahnya perusahaan ini, digugurkan saat proses lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tolitoli, atas permintaan Melky selaku PPK. Direktur CV Sarah Amarisa, Deni Simpan kepada wartawan mengatakan, perusahaannya digugurkan hanya karena masalah SIUP, berarti PPK ...

Read More »

CV Lutungan Jaya dan Pokja ULP “Bersekongkol”

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Proses tender proyek pengadaan bibit Gaharu tahun 2018, senilai Rp1,6 miliiar terus saja menuai kontroversi dari beberapa penyedia jasa di Kota Tolitoli. Pasalnya, ada dugaan Kelompok Kerja ( Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersekongkol dengan CV Lutungan Jaya sehingga proyek tersebut bisa dimenangkan. Bagaimana tidak, proyek ini belum diumumkan, namun CV Lutungan Jaya sudah yakin sebagai pemenang. “Jadi jauh-jauh hari, CV Lutungan Jaya ditengarai sudah mengetahui sebagai pemenangnya,” Kata Direktur CV. Sarah Amarisah Daniel kepada Jurnalsulawesi.com. Menurut Daniel, dugaan tersebut juga datang dari beberapa peserta lelang bibit Gaharu. Masalahnya, pihaknya sebagai peserta tidak diundang Pokja untuk melakukan ...

Read More »

Tentukan HPS, PPK Proyek Gaharu Tolitoli Dinilai Langgar Aturan

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tolitoli dinilai telah melangar aturan, terkait pengadaan tanaman gaharu sebanyak 50 ribu batang untuk kelompok masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan PPK ini karena telah menentukan penyusunan Harga Perkiraan Satuan (HPS) proyek tersebut. Pasalnya, dalam perhitungan harga, setelah penetapan spesifikasi berdasarkan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan perubahannya, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, harga pasar yang ditetapkan pada HPS hasil survei pasar tak dilakukan secara rinci dan detail. “Kenapa PPK disebut langgar aturan, sebab penyusunan HPS tanpa dilakukan survei harga pasar di dua tempat. Penyusunan HPS ...

Read More »

Pemenang Tender Proyek Gaharu di Tolitoli Diduga Diarahkan

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Proses tender pengadaan tanaman gaharu senilai Rp1.625.000.000,- di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulteng, diduga diarahkan kepada kontraktor tertentu sesuai dengan kehendak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pasalnya, sebelum berkas lelang bibit gaharu yang bersumber dari APBD tahun 2018 itu dimasukan kepada panitia Unit Layanan Pelelangan (ULP), oknum PPK itu sengaja menerapkan persyaratan yang mempersulit rekanan dari luar daerah, untuk mengikuti tender. “Yang paling menonjol dugaan kecurangan yang dilakukan pada proses tender yaitu penerapan persyaratan yang mana setiap peserta lelang diwajibkan menyiapkan ketersediaan bibit 30 persen harus ada di Tolitoli,” kata salah seorang peserta lelang ...

Read More »

Terungkap, Mantan Kadis PU Morut Paksakan Proyek Tanggap Darurat Tanpa SK Bupati

Palu, Jurnalsulawesi.com – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Morowali Utara (Morut) Ir Tri Indijono, MT saat masih menjabat sebagai Kadis, membuat proyek tanggap darurat bencana senilai Rp162 juta Tahun 2016, diduga atas kehendaknya sendiri. BACA JUGA: Mantan Kadis PU Morut Diduga Terima Fee Pasalnya, proyek berupa pekerjaan penimbunan jalan di Desa Ungkea Toara Pantai, Kecamatan Petasia Timur itu dibuat tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki SK tanggap darurat dari Bupati Morut, Atripel Tumimomor. Hal inilah yang membuat CV Batara Indah, hingga saat ini belum dibayarkan jerih payah pekerjaanya, sebagaimana yang tercantum dalam SPK Nomor 23/SPK/PL/BA/DPUPD-BMA/MU/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016. ...

Read More »

Kontraktor Robohkan Mess Pemda Tolitoli Tanpa Kantongi SPK

Palu, Jurnalsulawesi.com – Prilaku tidak terpuji dipertontonkan Dirut CV Multi Solution Valentino alias Valen. Pasalnya belum mengantongi surat perintah kerja (SPK), dari dinas terkait tetapi sudah berani merobohkan bangunan bagian belakang Mess Pemda Tolitoli yang terletak di Jalan MT Haryono Kota Palu. Bahkan menurut pengakuan Kepala UPTD Wisma Pemkab Tolitoli M.Gazali aksi sewenang-wenang tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dirinya selaku penanggungjawab. “Terus terang saya juga kaget diberitahu oleh staf ada sekelompok pekerja (tukang batu) datang membongkar dan merobohkan tembok bangunan Wisma. Dan saya sampaikan kepada staf, tolong dihentikan dulu akifitasnya karena tidak ada pemberitahuan secara resmi berupa SPK dari ...

Read More »

Belum Setahun, Proyek RTH Rp4 Miliar di Buol Sudah Hancur

Palu, Jurnalsulawesi.com – Proyek taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Buol, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah sudah banyak yang hancur. Padahal proyek yang dibiayai APBN 2016 yang melekat pada satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Dinas Cipta Karya, Provinsi Sulteng itu menelan anggaran sekira Rp4 miliar lebih. Sejak beberapa bulan lalu, taman yang diperuntukkan sebagai salah satu pembangunan lingkungan berkelanjutan diduga dikerjakan serampangan. Pasalnya, beberapa titik pondasi pembatas taman nampak rapuh karena sudah banyak yang hancur. “Saya juga heran, masa proyek sebesar Rp4 miliar lebih tidak sampai satu tahun tapi sudah banyak yang hancur. Jangan-jangan campurannya asal-asalan,” ...

Read More »

Anleg Sulteng Soroti Proyek BWSS III Gunakan Air Laut

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi III DPRD Sulteng Zulfakar Nasir menyesalkan jika benar Proyek Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak Rakyat sekira Rp25 miliar yang dikelola Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III di Desa Lambunu Timur, Kecamatan Bolano Lambunu, Kebupaten Parigi Moutong, menggunakan air laut (Asin-red). Anggota Legislativ (Anleg) yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulteng itu mengatakan, tidak ada aturan yang bisa membenarkan kebijakan tersebut. Sedangkan pasir sungai saja, jika ingin digunakan untuk sebuah pembangunan konstruksi, harus dicuci terlebih dahulu. Apalagi jika air yang digunakan dari air asin. “Jadi haram, jika proyek BWSS III ini menggunakan air laut,” tegasnya. ...

Read More »

Proyek BWSS III Senilai Rp25 Miliar Menggunakan “Air Asin”

Parimo, Jurnalsulawesi.com – Mega Proyek Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak Rakyat yang ditangani Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, Sulawesi Tengah di Desa Lambunu Timur Kecamatan Bolano Lambunu Kebupaten Parigi Moutong, memprihatinkan. Pasalnya, proses pekerjaan konstruksi ditengarai menggunakan air asin (garam-red). Sementara dalam aturannya ini sangat tidak dibenarkan dan melanggar undang-undang jasa konstruksi, karena diketahui bahwa air asin tidak akan pernah menyatu dengan semen. Dipastikan kondisi proyek ini tidak akan bertahan lama, karena kualitas pekerjaan tidak menjamin termasuk masa ketahanannya. Mega proyek yang dikerjakan PT Balusu Prima, perusahaan asal Kendari, Sulawesi Tenggara dengan nilai penawaran sekira Rp18.819.133.000,- atau membuang 25 ...

Read More »

Polres Donggala Didesak Usut Proyek Puskesmas Lembasada

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Proyek rehabilitasi pembangunan Puskesmas Induk Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggola yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 sekira Rp3 miliar lebih, terus saja mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW) Perwakilan Sulteng mendesak Polres Donggala untuk mengusut proyek yang diduga dikerjakan secara serampangan dan asal jadi tersebut. BACA JUGA: Pembangunan Puskesmas Lembasada Asal Jadi Kepala Perwakilan NCW Sulteng Ir Safri Darise, MP mengatakan, jajaran Polres Donggala harus mensikapi permasalahan ini secara serius, sebab ini menyangkut keuangan negara dan kemaslahatan masyarakat di Wilayah Kabupaten Donggala. Pasalnya, realisasi pekerjaan di lapangan ditenggarai ...

Read More »