Tag Archives: #RAPBD

Penyusunan APBD Harus Sejalan Program Nasional

Palu, Jurnalsulawesi.com – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) merupakan pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam penyusunan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 mendatang. Di mana substansinya meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD TA 2019 tepat waktu, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Moeliono pada acara Pembukaan Sosialisasi ...

Read More »

Telat Sepakati RAPBD, Provinsi Sulbar Terancam Sanksi Administratif

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dua provinsi lainnya yakni Aceh dan Papua Barat terancam sanksi administratif karena terlambat menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. Pemerintah telah mengeluarkan aturan teknis pemberian sanksi bagi daerah yang terlambat. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan selama enam bulan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya masih menunggu aturan teknis untuk ...

Read More »