Tag Archives: #Tambang Galian C

DPRD Sulteng Pantau Tambang Sirtu di DAS Labuan

Donggala, Jurnalsulawesi.com – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan peninjauan lokasi pertambangan galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Jumat (11/8/2017), sehubungan dengan keluhan masyarakat terkait kegiatan pengambilan material pasir dan batu (Sirtu) yang merusak lingkungan. Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin mengemukakan di Donggala, Jumat, peninjauan dilakukan sebagai bentuk respon legislatif terhadap tuntutan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (Formal-HAM). “Sebelumnya masyarakat yang tergabung dalam Formal HAM menggelar aksi di DPRD Sulteng menuntut penghentian kegiatan penambangan sirtu yang mereka nilai telah merusak DAS,” katanya. Wakil Ketua DPRD Muharram Nurdin bersama Wakil Ketua Komisi III ...

Read More »

Sebabkan Kekeringan, Warga Labuan Desak 19 Perusahaan Tambang Ditutup

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kekeringan lahan pertanian milik warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala diduga akibat tambang Galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, warga menuntut agar 19 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah itu segera ditutup. Tuntutan penutupan perusahaan tambang itu dilakukan dengan menggelar aksi damai Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hak Azasi Manusia (FORMAL-HAM) Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, di depan Kantor DPRD Sulteng, Selasa (8/8/2017). “Sawah-sawah dan sumur kami mengalami kekeringan semenjak para perusahaan itu beroperasi di sepanjang DAS. Padahal sawah dan sumur kami sangat berdekatan dengan sungai,” ungkap Dolidi ...

Read More »

Perusahaan Tambang Galian C Diultimatum Hingga September

*Terkait TUKS Ilegal di Sulteng Palu, Jurnalsulawesi.com – Aktifitas pertambangan galian C di wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu, terus mendapat sorotan. Utamanya menyangkut keberadaan dermaga atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)  serta Terminal Khusus yang menghubungkan antar kabupaten (TERSUS) yang dinilai ilegal. Sebelumnya Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta agar TUKS-TUKS milik perusahaan Galian C segera di tertibkan karena pengoperasianya belum mengantongi izin dari Pemerintah. “Untuk  Kota Palu dan Donggala, pelabuhan yang belum memiliki izin itu sekitar 42, terutama pelabuhan atau dermaga perusahaan tambang Galian C,” tandas Menteri beberapa waktu lalu. Tidak heran jika  Manteri Perhubungan kala itu ...

Read More »

Menhub Minta 42 Pelabuhan Ilegal di Palu Ditutup

*Mayoritas Dermaga Galian C Palu, Jurnalsulawesi.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi akan menindak tegas Pelabuhan Khusus (Pelsus) ilegal yang beroperasi di Sulawesi Tengah. Pelsus ilegal itu termasuk 42 pelabuhan atau dermaga perusahaan tambang Galian C yang ada di sepanjang Teluk Palu. Karena berdasarkan laporan yang masuk di Kementrian Perhubungan, terdapat ratusan Pelsus di daerah ini beroperasi tanpa memiliki izin dari pemerintah, khsususnya yang berada di Wilayah Kota Palu. “Belum berizin dan melanggar izin itu perbuatan pidana. Memang kebanyakan galian C, ada pasir, ada batuan. Kita enggak tahu persis,” kata Menhub saat meninjau Pelabuhan Pantoloan, Selasa (9/5/2017). ...

Read More »

Pemprov Harus Segera Hentikan Tambang Galian C !

Palu, Jurnalsulteng.com – Ketua Ombusdman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah mengatakan, sudah saatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menghentikan sementara aktivitas tambang galian C di poros Palu-Donggala. Terkait dengan hal itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah akan segera mengeluarkan saran dan rekomendasi penghentian sementara aktivitas tambang galian C tersebut, karena dinilai ada indikasi mal administrasi dan pelanggaran undang-undang, sehingga mengakibatkan berbagai persoalan di wilayah itu. “Benar dugaan itu ada dan sedang di advokasi. Ombudsman pada 2017 salah satu fokusnya menindaklanjuti galian C. Terutama untuk membuktikan adanya mal administrasi dalam pengelolaan SDA,” tulis Sofyan yang dilansir salah satu media ...

Read More »

Akademisi Dukung Ombudsman Investigasi Tambang Poros Palu-Donggala

Palu, Jurnalsulteng.com – Pakar hukum lingkungan dari Universitas Tadulako Dr Sulbadana SH MH mengatakan mendukung langkah Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk menginvestigasi 21 titik aktivitas pertambangan batu pecah jalan poros Palu-Donggala karena aktivitas eksploitasi di daerah itu berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi dan hukum lingkungan. Pengajar hukum lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu itu mengatakan aktivitas pertambangan di jalan trans Sulawesi tersebut sudah perlu dievaluasi. “Perlu dievaluasi karena secara kasat mata udaranya tidak sehat lagi walaupun tidak pakai alat baku mutu lingkungan. Artinya Lingkungan di sana tidak bermutu lagi,” katanya, Sabtu (3/12/2016). Sulbadana mengatakan akibat aktivitas tambang yang sudah ...

Read More »

Gubernur Tegaskan Larangan Izin Tambang Dongi-dongi

Penampakan lokasi bekas tambang emas ilegal Dongi-dongi setelah dilakukan pembersihan. (Foto:Ist) Palu, Jurnalsulteng.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menegaskan tidak mengizinkan siapa saja untuk membuka kembali tambang emas ilegal di Dusun Dongi-dongi Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Selain itu, gubernur juga meminta masyarakat dan lembaga adat agar mengedepankan dan menghargai hukum negara yang menjadi acuan, walaupun ada pula hukum adat. “Tetap saya tidak izinkan, hukum negara mengatur tidak dibolehkan masuk dalam taman nasional yang dilindungi. Aturan itu resmi, karena itu hukum negara, biar siapa yang jadi gubernur pasti tidak berani, karena sama saja menabrak aturan Negara,” kata ...

Read More »

Soal Tambang, Negara Didikte Korporasi

Aktifitas tambang nikel di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah Jakarta, Jurnalsulteng.com – Masyarakat sipil dari empat organisasi menilai negara, pemerintah Indonesia telah didikte oleh korporasi dalam mengelola sektor pertambangan khususnya di bidang mineral dan batu bara. Hal tersebut, salah satunya tercermin dari isi usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang diusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan. Gabungan masyarakat sipil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Publish What You Pay (PWYP), Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) itu berharap revisi yang ...

Read More »