Tag Archives: #UU Ormas

Dipertanyakan, Revisi UU Ormas Tak Masuk Prioritas DPR 2018

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat mengkritik tidak masuknya revisi atas Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke dalam program legislasi nasional prioritas untuk tahun 2018. Padahal UU ini disahkan secara kontroversial dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Ormas. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan Baleg telah menyepakati sebanyak 50 RUU Prioritas 2018. Sebanyak 47 RUU berasal dari program legislasi nasional prioritas 2017. “Hanya tiga RUU yang baru usulan baik pemerintah maupun DPR. Satu RUU pengawasan obat dan makanan, dua RUU penyadapan, tiga RUU sistem penyidikan kedokteran,” kata Supratman dalam ...

Read More »

Penjara Bisa Penuh oleh Anggota Ormas Dibubarkan

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Partai Demokrat mendesak Undang-undang tentang Organisasai Kemasyarakatan (UU Ormas) yang telah disahkan untuk segera direvisi beberapa bagian di dalamnya. Salah satunya adalah pasal 82A yang menyatakan setiap anggota dan atau pengurus ormas dapat dikenakan hukuman penjara minimal enam bulan dan maksimal seumur hidup. Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyatakan penjara di Indonesia tidak akan cukup untuk menampung seluruh anggota organisasi yang dibubarkan melalui UU Ormas. “Kalau anggotanya 4 juta orang, enggak muat penjara itu. Belum tentu juga dia (anggota ormas) salah,” kata Hinca usai menyerahkan berkas akademik revisi UU Ormas di kantor Kementerian Dalam Negeri , Jakarta, ...

Read More »