Tag Archives: #WTP

LKPD Sulteng Raih Opini WTP untuk Kelima Kalinya

Palu, Jurnalsulawesi.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2017, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan opini WTP kali ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut bagi pemerintah Provinsi Sulteng. Namun, menurut Auditor Utama BPK Barlean Suwondo, masih ditemukan adanya permasalahan maupun kelemahan yang harus diselesaikan pemerintah provinsi dalam tempo enam bulan ke depan. Dalam acara penyerahan opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulteng 2017 di Gedung DPRD Sulteng, Senin (28/5/2018) temuan pertama yang harus segera dituntaskan pemprov adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta anggota ...

Read More »

IAIN Palu Berupaya Tunjang Kemenag Raih Predikat WTP

Palu, Jurnalsulawesi.com – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah, berupaya untuk menunjang capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Agama atas hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018. Rektor IAIN Palu Prof Dr Saggaf Pettalongi MPd mengemukakan perguruan tinggi Islam negeri yang dipimpinnya sebagai salah satu satker dibawah naungan Kemenag harus meraih WTP dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran negara. “Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, semua satker harus mendapat predikat WTP,” ungkap Prof Dr H Saggaf Pettalongi MPd, di Palu, Rabu (17/1/2018). Prof Saggaf Pettalongi MPd mengemukakan hal itu saat memberi pengarahan pada penandatangan ...

Read More »

Hitung Kerugian Negara oleh BPK Diduga Sarat Transaksional

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Mantan pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indrianto Seno Adji menyatakan, dugaan transaksi kewenangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga bukan hanya soal predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Anto, penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK juga diduga sarat tindakan transaksional. “Kekuatan jaringan dari koruptor kadang melakukan pengaturan kisaran besar kecilnya, bahkan menentukan tidak ada kerugian negara dengan berbagai alasan berbasis keuangan dan hukum. Kewenangan yang menjadi basis transaksi ini sangat berbahaya bagi penyelamatan keuangan negara,” ujar Anto kepada CNNIndonesia.com, Minggu malam (28/5/2017). Untuk itu, lanjut Anto, ada poin penting dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ...

Read More »