Bibit kayu Gaharu. [Ilustrasi]

Tentukan HPS, PPK Proyek Gaharu Tolitoli Dinilai Langgar Aturan

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tolitoli dinilai telah melangar aturan, terkait pengadaan tanaman gaharu sebanyak 50 ribu batang untuk kelompok masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan PPK ini karena telah menentukan penyusunan Harga Perkiraan Satuan (HPS) proyek tersebut.

Pasalnya, dalam perhitungan harga, setelah penetapan spesifikasi berdasarkan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan perubahannya, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, harga pasar yang ditetapkan pada HPS hasil survei pasar tak dilakukan secara rinci dan detail.

“Kenapa PPK disebut langgar aturan, sebab penyusunan HPS tanpa dilakukan survei harga pasar di dua tempat. Penyusunan HPS dengan cara seperti itu dapat dipastikan melanggar aturan,” ungkap Ketua Umum LSM Masyarakat Transparasi Kabupaten Tolitoli, Hedri Lamo SE kepada wartawan, Senin (16/05/2018).

Menurut Hendri, tanaman gaharu merupakan tanaman hutan yang pengadaanya mulai gencar dianggarkan pada APBD Tolitoli dua tahun berturut-turut sehingga penangkaran bibitnya pun di Sulawesi Tengah (Sulteng) satu-satunya hanya ada di Kabupaten Tolitoli yaitu di Desa Bajugan Kecamatan Galang.

“Bisa dipastikan cuma di Tolitoli saja yang ada penangkaran bibit gaharu karena pengadaan tanaman gaharu ini untungnya menggiurkan,” katanya.

Olehnya itu, agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum pada kegiatan pengadaan tanaman tersebut, langkah yang harus dilakukan pada pembuatan HPS paling minimal membandingkan dua harga yang berlaku di pasar. Dua harga tersebut dikompetisikan kemudian dibahagi dua untuk menemukan harga yang wajar. Dalam pasal 66 ayat 5 huruf a menegaskan bahwa HPS digunakan sebagai alat menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, lalu ayat 7 menambahkan bahwa HPS didasarkan pada harga pasar setempat terkini.

Melky selaku PPK yang dihubungi soal penyusunan HPS mengaku telah menjalankan aturan sesuai Perpres, yang mana dalam penentuan HPS dirinya telah melakukan survei harga di Tolitoli dan Palu.

“Yang jelas penetapan HPS gaharu tersebut saya lakukan pengecekan selain di Tolitoli juga di Palu, jadi tidak ada yang bermasalah,” yakin Melky.

Sebelumnya dalam proses tender pengadaan tanaman gaharu senilai Rp1.625.000.000,- Melky diduga melakukan settingan agar kontraktor yang dikehendaki keluar sebagai pemenang lelang di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Tolitoli.

Modusnya melalui pencantuman item persyaratan yang terindikasi berupaya tidak memberi ruang bagi rekanan dari luar daerah untuk ikut berkompetisi. Karena sebelum berkas dimasukkan ke panitia di ULP, oknum PPK itu sengaja menerapkan persyaratan yang mempersulit rekanan dari luar daerah yang berminat mengikuti lelang bibit gaharu yang bersumber dari APBD 2018 itu. [***]

Penulis; Ramlan Rizal

(Visited 109 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*