Aksi demo pekerja di salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. (Foto: FB/Istimewa)

Tiga Perusahaan Tambang di Morowali Lakukan Beragam Pelanggaran

Morowali, Jurnalsulteng.com РTiga perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah  yakni PT. Transon Bumindo Resources (TBR), PT. Teknik Alum service (TAS) dan PT. Mahligai Artha Sejahtera (MAS) ditemukan telah melakukan beragam pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut diantaranya, tidak menerapkan UMR yang telah ditetapkan pemerintah setempat, pelanggran dokumen tenaga kerja asing (TKA), tidak memiliki HRD, bahkan ada yang tidak melakukan laporan pengelolaan Amdal.

Dikutip dari Morowalikab.go.id, laman resmi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, pelanggaran ketiga tersebut ditemukan setelah Pemkab bersama DPRD Morowali melakukan investigasi terhadap perusahaan yang beroperasi di Wilayah Bungku Pesisir, Jumat (17/3/2017).

“Investigasi ini dilakukan untuk menyikapi isu nasional terkait dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipekerjakan sejumlah perusahaan tambang yang berada di wilayah Kabupaten Morowali,” kata Wakil Ketua DPRD Morowali Drs. Taslim, yang bertindak sebagai Ketua tim investigasi.

Dalam investigasi gabungan itu ditemukan adanya perusahaan Sub Kontraktor di bawah manajemen PT. Transon Bumindo Resources yaitu PT. Indo Fudong Konstruksi dimana Perusahaan tersebut dalam melakukan aktivitas tidak memiliki HRD. Selain itu juga adanya proses penggajian karyawan tidak berdasarkan pada UMR.

“Ini jelas sudah melanggar ketentuan dan Undang-undang Ketenagakerjaan,” ujar Kuswandi, salah satu Anggota DPRD Morowali.

Sementara pada PT. TAS dan PT. MAS, tim investigasi menemukan dokumen yang belum lengkap. Beberapa dokumen yang tidak dimiliki diantaranya, Dokumen Tenaga Kerja Asing (TKA), Dokumen Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Dokumen Izin Usaha Pertambangan, Dokumen Izin Penggunaan Jalan Daerah, Dokumen data penjualan Ore bagi Perusahaan yang belum memiliki Pabrik Nickel, Dokumen SK. Kepala Teknik Tambang, Laporan pengelolaan AMDAL per Semester, Dokumen laporan penggunaan dana CSR, aporan penyelesaian ganti rugi lahan pada areal jeti yang digunakan untuk PT. TAS dan Dokumen pemberdayaan bagi masyarakat lingkar tambang.

Terkait ditemukannya beberapa pelanggaran tersebut, tim investigasi mengultimatum tiga perusahaan itu untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan, sebelum tanggal 25 Maret 2017.

“Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Pada saat rapat internal akan dikeluarkan keputusan bersama demi tegaknya aturan di Kabupaten Morowali,” tegas Taslim.

Diketahui, tim investigasi ini terdiri dari Wakil Ketua DPRD Morowali Drs. Taslim, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Bambang S. Soerojo, M.Si, Sekretaris DPRD Morowali Dra. Hj. Fatmawati, M.Si, Kabag Umum DPRD Morowali Faisal Syahadat, Kabid Bina Penta Dinas Tenaga Kerja H. Ahmad Abd. Latif, Bakesbangpol Abdin. S, BLH Morowali serta beberapa anggota DPRD yakni Kuswandi, Syaharudin dan Herdiyanto. [***]

 

Rep; Sutrisno
Red; Agus Manggona

(Visited 528 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*