Gubernur Sulteng, Longki Djanggola bersama Kepala BI Perwakilan Sulteng, Miyono, Sekdaprov, Mohammad Hidayat Lamakarate, dan Karo Administrasi Perekonomian Richardo Arnaldo pada High Level Meeting TPID Provinsi Sulteng. [Humas]

TPID Diminta Pantau Kebutuhan Masyarakat

Palu, Jurnalsulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya kelangkaan dan terjadinya gejolak harga yang menyulitkan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan di tengah umat muslim menjalankan ibadah puasa ramadhan.

“Pemantauan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan kemungkinan terjadinya penimbunan,” jelas Gubernur Longki saat membuka acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Provinsi Sulteng, Senin (21/5/2018).

Ia menekankan, meskipun sudah melakukan sidak terhadap kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan pasar murah namun tidak berhenti sampai disitu saja.

Dalam pantauan TPID yang dilakukan bersama dengan satgas pangan bahwa kebutuhan stok cukup aman bahkan harga masih relatif stabil, namun demikian Gubernur Longki tetap meminta dilakukan pemantauan selama Ramadan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tercukupi dengan harga yang terjangkau selama Ramadan bahkan sampai Idul Fitri.

Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini menegaskan, pelaksanaan High Level Meeting TPID merupakan salah satu program kerja TPID Provinsi Sulteng, bahkan High Level Meeting ini merupakan salah satu tolak ukur penilaian oleh pusat terhadap TPID provinsi, kabupaten dan kota selain indikator lainnya.

Ini sebagai tindak lanjut dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, tentang tim pengendalian inflasi nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017, tentang TPID serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017, tentang mekanisme dan tata kerja TPID kabupaten/kota telah menunjukkan keseriusan pemerintah terkait dengan kegiatan pengendalian inflasi nasional/daerah.

Dikatakan, Kepmen Dalam Negeri sebelumnya yang menjadi Ketua TPID provinsi, kabupaten dan kota adalah sekretaris daerah namun dengan dikeluarkannya peraturan menteri yang baru tersebut maka Ketua TPID saat ini adalah kepala daerah yang bersangkutan.

“Bagi kabupaten yang belum membentuk tim pengendalian inflasi daerahnya sesuai peraturan menteri yang baru,” katanya.

Gubernur Longki juga meminta kabupaten/kota agar segera melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang baru.

Sebelumnya, menjalang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Provinsi Sulteng telah mengeluarkan rekomendasi pemasukan daging kerbau beku kepada perum bulog nomor : 513/073/ro.adm.ekon/2018 tanggal 5 April 2018 lalu.

Jumlah daging yang direncanakan sebanyak 10 ribu ton. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan pasokan daging dan menjaga stabilitas harga daging selama Ramadhan bahkan sampai Idul Fitri. [***]

Penulis ; Bob Shinoda
Editor; Sutrisno

(Visited 22 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*