Sidang putusan terhadap empat petani Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (24/4/2018). [Ist]

Walhi: PT Mamuang Tak Bisa Tunjukkan Bukti HGU di Persidangan

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Putusan bersalah terhadap empat orang petani Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), pada Selasa (24/4/2018), dinilai tidak merujuk pada bukti-bukti persidangan.

“Dalam syaratnya dalam memproses persidangan hakim harusnya merujuk pada bukti-bukti yang ada. Sidang kemarin tidak sesuai dengan bukti yang ada dan jaksa juga tidak bisa menunjukkan waktu dan kejadian dengan jelas,” kata Mohammad Hasan, Manager Kajian dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Rabu (25/4/2018)

Dikatakannya, keterangan ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu yang dihadirkan jaksa hanya menunjukkan alat bukti ukuran dari PT Mamuang secara sepihak.

“Bahkan hanya menunjukkan bukti berupa Google Maps dari website. Harusnya yang ditunjukkan bukti otentik berupa Sertifikat hak Guna Usaha (HGU),” kata Hasan.

Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan jaksa melalui hakim agar diperlihatkan HGU sebagai bukti kepemilikan lahan yang diklaim PT Mamuang, Group Astra Agro Lestari (AAL).

Sementara para petani yang menjadi korban kriminalisasi dan dinyatakan bersalah dengan nyata-nyata telah memiliki SKPT sebagai bukti kepemilikan yang diakui secara sah, serta bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang nyata-nyata wilayah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulteng.

“Ini adalah pengaburan proses hukum dan penyesatan peradilan karena hakim tidak merunut proses yang ada. termasuk upaya-upaya yang dilakukan masyarakat sejak Tahun 1992,” ujarnya.

Hasan menyatakan tetap akan melakukan perlawanan hukum baik upaya banding maupun potensi hukum lain baik perdata maupun melalui PTUN. Karena jelas-jelas dakwaan jaksa sangat kabur dan tidak pernah menunjukan bukti HGU perusahaan.

Seharusnya kata Hasan, dakwaan jaksa terhadap para petani dikesampingkan, atau tidak dapat diterima, karena perkara ini tidak memenuhi unsur pidana seperti yang didakwakan.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim PN Pasangkayu menyatakan keempat orang petani yakni, M. Jufri alias Upong, Suparto, Sikusman dan Mulyadi divonis 5 bulan penjara. Sedangkan Mulyadi divonis 4 bulan kurungan. Keempat orang tersebut harus menjalani hukuman dengan dipotong masa tahanan. [***]

Penulis; Sutrisno

(Visited 57 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*