Aliansi Palu Bersatu menggelar demo untuk mendesak Wali Kota Palu Hidayat dan Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said mundur dari jabatannya, Jumat (19/10/2018). [Ist]

Wali Kota dan Wawali Kota Palu Didesak Mundur

Palu, Jurnalsulawesi.com – Aliansi Palu Bersatu menggelar aksi massa untuk mendesak Drs. Hidayat dan Sigit Purnomo Said mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali (Wawali) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Jumat (19/10/2018).

Aksi yang diikuti sekira seribu massa itu berlangsung mulai Pukul 14.00 Wita, dengan mengambil titik start di depan Masjid Alkhairaat di Jalan SIS Al-Jufri, Kota Palu. Massa yang dipimpin Habib Hasan Al -Habsyi dan Habib Husen itu melakukan long march dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua dengan tujuan DPRD Kota Palu, Korem 132/Tadulako dan Kantor Gubernur Provinsi Sulteng.

Dalam aksinya, massa juga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan; Turunkan Hidayat-Sigit, Orang yang Bikin Balia itu orang-orangnya setan Kaki tangannya Setan (H.S Saggaf Aljufri), Turunkan Walikota Palu dan Wawali Palu Pemuja Setan, Ganti Walikota dan Wawali Palu Secepatnya, dan spanduk bertuliskan Aliansi Palu Bersatu dari Rakyat untuk Rakyat.

Habib Hasan Al-Habsyi dalam orasinya di depan Kantor DPRD Palu mengatakan, kepemimpinan Hidayat sudah tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang memihak kepada rakyat, karena dianggap tidak peduli suara tangis dan duka rakyat Palu yang mengalami dampak gempa tsunami dan likuifaksi, 28 September 2018 lalu.

Sementara Korlap aksi Saiful Azis membacakan maklumat yang menjadi tuntutan peserta aksi, pertama; Mendesak Drs Hidayat M.Si dan Sigit Purnomo Said turun dari jabatannya sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Palu.

Kedua; Mendesak DPRD kota Palu segera menggelar sidang paripurna istimewa untuk melakukan inpecment terhadap Drs. Hidayat. M.Si dan Sigit Purnomo Said sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu.

Ketiga; Mendesak ulama, Habib, ustad yang tergabung di Majelis Ulama Islam (MUI) Kota Palu agar segera mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ritual Balia adalah syirik.

Keempat; Apabila DPRD Kota Palu tidak segera mengadakan sidang paripurna istimewa, maka kami akan terus menggelar unjuk rasa dengan massa rakyat yang semakin banyak hingga DPRD Kota Palu serius menggelar sidang paripurna istimewa.

Massa aksi di depan Kantor DPRD Palu mendesak dilakukan Sidang Paripurna Istimewa untuk melengserkan Wali Kota dan Wakil Walikota Palu, Jumat (19/10/2018). [Ist]

Massa juga meminta agar DPRD Palu mencabut hak-hak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. “DPRD harus segera menggelar sidang paripurna dengan menghadirkan Walikota Palu untuk dilakukan hearing,” kata salah satu orator di depan Kantor DPRD Palu.

“Ganti Wali Kota sesuai dengan petisi tidak percaya dari DPRD Kota Palu. Kita akan buatkan kanal aspirasi masyarakat,” sebut orator lainnya.

Sekira Pukul 14.30 Wita perwakilan dari masa aksi masing – masing Habib Hasan Al-Habsy, Habib Husen Al Habsy, Dedi irawan, Saiful dan Tezart di terima oleh anggota DPRD Kota Palu.

Kepada anggota DPRD perwakilan massa mengatakan sangat kecewa dengan ketetapan anggaran bencana hanya sebesar Rp300 juta, sedangkan anggaran Palu Nomoni sampai miliaran rupiah.

“Kami sangat prihatin dengan perilaku pemerintahan terhadap korban bencana, yang telah dipersulit untuk memperoleh bantuan logistik pasca bencana,” kata perwakilan aksi.

Pihak DPRD Kota Palu juga diminta untuk menandatangani pernyataan mosi tidak percaya terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae yang memimpin pertemuan dengan perwakilan massa mengatakan, keinginan untuk menurunkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tersebut akan dalam rapat Paripurna DPRD.

“Semua aspirasi kami terima dan akan kami bahas dalam rapat Paripurna DPRD,” katanya.

Ishak Cae juga menyebutkan, bahwa DPRD Palu juga tidak menyetujui anggaran Palu Nomoni Tahun 2019.

DPRD juga meminta diberi kesempatan untuk menandatangani petisi tidak percaya dari rakyat terhadap Wali Kota Palu.

Dari 12 anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan dengan perwakilan massa itu, terdapat 10 anggota yang ikut menandatangani petisi yakni, Ishak Cae, Ikbal Andi Magga, Danawira Asri, Idiljan Djanggola, Rudi P, Hamsir, Sofyan, Rugaiyah, Arfandi dan Sucipto.

Sementara dua anggota DPRD yang tidak ikut bertandatangan yakni Mulyadi dan Maya Sari.

Massa aksi juga membawa spanduk bertuliskan fatwa dari Ketua Utama PB Alkhairaat.

Usai pertemuan di DPRD, massa melanjutkan aksinya Korem 132/Tadulako Palu. Di kantoe tersebut massa melakukan orasi dan membacakan isi petisi yang di tanda tangani pihak DPRD.

Usai berorasi massa bergerak menuju Kantor Gubernur Sulteng di Jalan Sam Ratulangi dan diterima Kesbangpol, Baharuddin yang mewakili Gubernur Sulteng.

Tezart yang mewakili massa aksi membacakan petisi yang telah ditanda tangani anggota DPRD Kota Palu dan menyerahkan petisi tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Usai menyerahkan petisi tersebut, massa rencananya akan bergerak menuju Mapolda Sulteng. Namun massa langsung ditemui Wadir Intelkam Polda Sulteng, AKBP Drs. Suliono di depan Kantor Gubernur.

AKBP Suliono kepada massa mengatakan, sehubungan dengan adanya dugaan kasus narkoba oleh Wali Kota Palu jika ada bukti dan saksi, silahkan dilaporkan kepada Polda Sulteng.

“Begitupun yang berkaitan dengan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok pendukung wali kota, jika ada yang merasa diintimidasi silahkan laporkan kepada pihak kepolisian, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sekira Pukul 16.50 Wita, massa aksi membubarkan diri dalam keadaan aman dan tertib, dengan pengawalan aparat kepolisian. [***]

Penulis; Sutrisno

(Visited 526 times, 8 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*