Wakil Ketua Komisi III, Muh. Masykur saat menerima warga Dongi Dongi yang mendesak pemerintah menuntaskan Pal Batas, di DPRD Sulteng, Selasa (7/11/2017). [Ist]

Warga Dongi Dongi Desak Pemerintah Tuntaskan Pal Batas

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Warga masyarakat Dongi Dongi kembali mendatangi Kantor DPRD Sulteng, Selasa (7/11/2017). Kedatangan warga kali terkait pembangunan gapura batas wilayah yang dibangun Pemda Kabupaten Sigi.

Melalui DPRD Sulteng, warga Dongi Dongi meminta para pihak terkait terutama Pemkab Poso, untuk menghentikan pembangunan gapura tersebut.

Kedatangan warga Dongi Dongi diterima, Wakil Ketua Komisi III, Muh. Masykur di Ruang Komisi. Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak DPRD Sulteng untuk meminta aktifitas pembangunan dihentikan, karena ini sudah membuat warga terganggu.

“Wilayah Dongi Dongi adalah wilayah Kabupaten Sigi, tapi Pemerintah Kabupaten Poso memaksakan pembangunan gapura itu,” jelas Kuasa Ratalemba.

Padahal hasil tinjauan lapangan dari Pemprov Sulteng bersama Pemkab Sigi dan Poso beberapa waktu lalu telah sepakat, bahwa Pal Batas Wilayah antara Kabupaten Donggala sebelum mekar dan Poso serta perwakilan warga, bukan di titik yang hari ini menjadi tempat dibangunnya gapura tersebut.

“Pal batas wilayah itu sebenarnya sudah jelas jika mengacu pada dokumen lama. Mestinya dasar penetapannya ditentukan dari dokumen itu,” tegas Kuasa.

Menyahuti desakan warga tersebut, Muh. Masykur menjelaskan bahwa agar kondisi Dongi Dongi tetap kondusif maka diminta kepada pelaksana pembangunan, CV. Surya Perdana untuk menghentikan aktifitas pembangunan gapura tersebut.

Semestinya Pemkab Poso bisa memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Karena hal tersebut sangat sensitive dan bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya kira, upaya warga untuk mengkomunikasi kondisi ini ke para pihak, termasuk ke DPRD Sulteng patut diapresiasi dan didukung. Termasuk mengkomunikasikan masalah ini ke pemerintah provinsi,” jelasnya.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Masykur meminta kepada Pemprov Sulteng agar soal Dongi Dongi diselesaikan secara lebih cepat dan tidak jadi menggantung.

Selain itu, yang lebih prinsip kata Masykur, perlu ada kepastian dan pemenuhan rasa keadilan dari negara terhadap warga masyarakat khususnya di Dongi Dongi.

“Aspirasi yang disampaikan ini, akan diteruskan ke pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi I, karena dalam prosesnya penyelesaian kasus ini bersama Pemprov, Pemkab dan pihak terkait, termasuk warga masyarakat,” tutup Masykur. [***]

Rep; A. Yudhistira/*

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*